Kamis, 05 Agustus 2021

Buruh Gugat 69 Pasal UU Cipta Lapangan Kerja Ke Mahkamah Konstitusi

Buruh Gugat 69 Pasal UU Cipta Lapangan Kerja Ke Mahkamah Konstitusi

Jakarta,Swamedium.com- Mahkamah Konstitusi (MK) akan melangsungkan sidang judicial review terkait UU Cipta Kerja ini pada esok hari, Rabu (16/12). Rencananya, buruh akan mengawal sidang ketiga tersebut melalui aksi di lapangan maupun virtual.

Banner Iklan Swamedium

Menyikapi hal tersebut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan para buruh menggugat 69 pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan sebanyak 69 pasal tersebut terangkum dalam 12 isu. Gugatan judicial review atau uji materiil tersebut telah disampaikan pada Mahkamah Konstitusi.

“Kluster yang kami gugat di uji materiil adalah kluster ketenagakerjaan, dari kluster itu ada 69 pasal yang kami gugat. dari 69 pasal itu kami rumuskan diringkas lagi menjadi 12 isu,” ujarnya dalam konferensi pers mengenai Aksi Pengawalan Sidang Judicial Review UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Selasa (15/12).

Said menjelaskan sejumlah isu yang digugat dalam judicial review tersebut meliputi upah minimum. KSPI meminta agar upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak perlu bersyarat, sebagaimana yang tertera dalam UU Cipta Kerja.

Selain itu, Mereka juga meminta agar kenaikan upah minimum tidak diperhitungkan secara opsional antara inflasi atau pertumbuhan ekonomi.

Namun, KSPI meminta agar perhitungannya menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi seperti pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Pemerintah juga diminta tetap mempertimbangkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
Kalau hanya upah minimum naik hanya berdasarkan inflasi itu bukan naik, tapi hanya menyesuaikan harga barang tidak akan dicapai kehidupan yang layak,” jelasnya.

Selanjutnya, mereka juga meminta agar karyawan kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) harus miliki batas waktu. Pasalnya, dalam UU Cipta Kerja tidak diatur periode batasan kontrak tersebut.

KSPI juga meminta cakupan pekerja outsourcing dibatasi seperti dalam UU Ketenagakerjaan. Alasannya, dalam UU Cipta Kerja tidak ada pembatasan jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan karyawan outsourcing.

Perihal pesangon, mereka meminta pengairan bahasa dalam UU Cipta Kerja di kembalikan pada UU Ketenagakerjaan, yaitu menggunakan frasa sekurang-kurangnya, bukan frasa sesuai ketentuan.

Ia mengatakan frasa sesuai ketentuan dalam aturan pesangon di UU Cipta Kerja tersebut berarti mengurangi jumlah pesangon yang diterima buruh korban PHK. Padahal, uang pesangon adalah daya tahan buruh agar tidak jatuh miskin setelah PHK.

“Kenapa kami persoalkan, sebab faktanya hari ini puluhan juta orang kena PHK, jadi pesangon itu daya tahan buruh atau pekerja sehingga ketika kehilangan pendapatan negara melindungi agar tidak absolut miskin,” ucapnya.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita