Rabu, 20 Oktober 2021

Untuk Rakyat, Gratis Namun Bersyarat!

Untuk Rakyat, Gratis Namun Bersyarat!

Institut Literasi dan Peradaban : Rut Sri Wahyuningsih

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban

Banner Iklan Swamedium

Pandemi Covid-19 belum juga usai, berbagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menghilangkannya justru berbalik menjadi polemik. Hal terbaru adalah wacana vaksin. Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan pers via Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.

“Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang, hitung ulang mengenai keuangan negara, saya sampaikan vaksin Covid-19 ke masyarakat gratis,” ujarnya (CNBC Indonesia.com, 16/12/2020).

Polemiknya dimana? Informasi yang beredar berubah setiap saat. Menunjukkan ketidaksiapan pemerintah terkait pelayanan kesehatan ini. Dan berita terkini bahwa Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan, BPJS Kesehatan telah memastikan proses registrasi, screening dan pencatatan pemberian vaksin yang menggunakan aplikasi Primary Care (P-Care) versi Vaksin Covid 19 milik BPJS Kesehatan.

Aplikasi P-Care versi Vaksin Covid-19 milik BPJS Kesehatan ini nanti yang akan memproses registrasi sasaran penerima vaksin, screening status kesehatan, serta mencatat dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasi Covid-19. Aplikasi P-Care merupakan bagian dari sistem informasi berbasis website yang sudah disediakan BPJS Kesehatan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, Klinik Pratama dan Dokter Praktik Mandiri dalam melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.

Maka pada saat pelayanan vaksinasi Covid -19, untuk pencatatan dan pelaporan di FKTP adalah P-Care versi Vaksin Covid-19 yang telah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid -19. Artinya bagi yang ingin mendapatkanya secara gratis diperlukan keaktifan dari BPJS Kesehatan termasuk tak ada tunggakan iuran. Jika tidak maka bisa jadi pelayanan gratis itu akan ditunda atau tidak didapatkan.

Inilah itung-itungan pemerintah sehingga memberanikan diri menggratiskan biaya vaksin. Intinya tetap ada celah mendapatkan keuntungan atau selisih dari harga beli vaksin dengan biaya yang dikeluarkan untuk digratiskan kepada rakyat. Belum lagi pendapatan dari rakyat dengan ekonomi kelas atas yang tak pakai BPJS. Maka nampak jelas, gratis yang dimaksud disini adalah bersyarat, lantas bagaimana dengan rakyat yang hingga kini tak punya BPJS sebab untuk makan saja masih kesulitan?

Yang tak logis, sekelas negara tak ada dana untuk urusan kesehatan? Mereka yang korupsi bukankah itu dari uang negara, kemudian ada bantuan bansos Covid-19 dari Jepang, pemerintah sendiri mengaku sudah menyiapkan dana untuk penanggulangan Covid-19 senilai Rp800 T (CNNIndonesia.com, 29/9/2020). Jika itu masih tak mencukupi maka ini artinya ada salah urus.

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat dari total enam kebutuhan pokok yang dijamin negara pemenuhannya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan keamanan. Maka haram hukumnya jika rakyat masih harus terbebani dengan pembayaran layanan kesehatan padahal sudah jelas kemampuan rakyat tak sama, apakah mereka yang berekonomi lemah tak layak menerima peranan kesehatan? Ataukah mereka yang masih ekonomi atas boleh bebas menikmati fasilitas kesehatan tanpa dihantui dengan biaya kesehatan Tinggi.

Dengan konsep untung rugi yang dimiliki penguasa akan sulit mencapai pemerataan pelayanan kesehatan secara individu perindividu. Padahal itu harus! Negara memiliki semua sarana dan prasarana untuk mewujudkannya.

Lantas mengapa penguasa memiliki pemikiran demikian? Akar persoalannya ada pada kepentingan kapitalis yang dimainkan di atas nasib rakyat. Betapa ngototnya Indonesia tetap membeli vaksin Sinovac dari Cina meskipun menteri perdagangan Airlangga Hartanto mengatakan ada vaksin yang lebih murah yang diproduksi Inggris. Harga selisih 3-5 dollar pervaksin. Demikian pula dengan belum adanya jaminan kehalalan dan kefektivitasannya oleh BPOM, namun pemerintah tetap lempeng. Bahkan hingga media telah tahu bahwa negara Cina sendiri beli dari pfizer.

Karena tekanan kepentingan ekonomi itulah, selalu timbul konflik dan kepentingan rakyat diabaikan . Lantas logiskah jika kesejahteraan tak teraih?

Vaksin memang bukan jaminan satu-satunya yang akan membasmi Vovid-19. Namun juga tak salah jika menggunakan vaksin, asalkan dibarengi dengan perubahan sistem penanganan. Dengan benar-benar mengadakan pendataan dan pemisahan pasien sehat dan yang sakit, sehingga penularan lebih luas bisa dihindari. Sebab nyatanya selama ini meskipun protokol kesehatan sudah dijalankan, tetap saja muncul kluster baru penularan. Yang terdekat adalah diselenggarakannya pilkada, pilbub dan Pilkades.

Demikian pula dengan jaminan kesehatan bukan dibebankan kepada rakyat namun seratus persen harus ada di pundak negara. Pantang pula menyerahkan kepada pihak asing atau pebisnis, sebab urusan rakyat bukan perniagaan tapi pengurusan sebagaimana sabda Rasulullah,“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Menjadikan abai urusan rakyat hanya akan menjerumuskan pemimpin ke dalam jurang kenistaan dunia akhirat, sudahkah mereka memikirkannya? Wallahu a’ lam bish showab. **

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita