Selasa, 13 April 2021

Usai FPI dilarang pemerintah, ada peluang berganti nama

Usai FPI dilarang pemerintah, ada peluang berganti nama

Jakarta, Swamedium.com Ahli Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro menyebutkan organisasi massa yang digawangi para Kyai dan Habaib membuka pulang menukar nama usai legal standing FPI telah dilarang oleh Pemerintah lewat SKB Menteri.

Banner Iklan Swamedium

“Jadi kalaupun dilarang, kita bisa menggunakan nama lain sebagai sebuah perkumpulan. Enggak ada masalah, enggak ada masalah,” seperti dilansir dari laman CNNIndonesia.com pada Rabu (30/12/2020) sore, kata Sugito.

Sugito menilai perubahan nama sebagai identitas organisasi adalah umum dalam suatu wadah perserikatan. Ia turut menyatakan bahwa pihaknya juga akan mengajukan tuntutan secara administratif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) usai pemerintah resmi membubarkan FPI.

Lebih lanjut, Menurutnya tindakan pemerintah memutuskan pelarangan segala sesuatu tindakan, simbol dan attribut milik FPI, Semata mata, Bukanlah persoalan hukum, melainkan persoalan politik, Namun disisi lain dirinya akan terlebih dahulu mendalami putusan tersebut, sebelum dibawa pihak nya kepengadilan.
“Ini kan bukan proses hukum. Ini kan proses politik. Kita akan ajukan gugatan PTUN misalnya, nanti kita dapat putusannya,” ungkap Sugito.

Berikut beberapa isi Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri dan Tiga Lembaga Setingkat Kementrian yang diteken secara bersamaan yakni diantaranya; Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Johnny G Plate, Menkumham Yasonna H Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

“Front Pembela Islam sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.”

Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam’ dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, Aparat Penegak Hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam.

Meminta kepada warga masyarakat:
a. untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam;
b. untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. (Jok)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita