Minggu, 07 Maret 2021

Perpres RAN PE Bertumpuk Kewenangan, Solusikah Bagi Persoalan Umat?

Perpres RAN PE Bertumpuk Kewenangan, Solusikah Bagi Persoalan Umat?

Rut Sri Wahyuningsih - Institut Literasi dan Peradaban

Oleh : Rut Sri Wahyuningsih – Institut Literasi dan Peradaban

Banner Iklan Swamedium

Bencana alam  bertubi-tubi menimpa bumi Indonesia. Keadaan sudah carut marut, air meluap di Kalimantan selatan, tanah gempa di Sulawesi Barat, gunung reaktif di Semeru dan Merapi, tanah longsor di Bogor, banjirpun merata di daerah-daerah yang lain. Namun ada bencana yang lebih besar lagi, yaitu turunnya kebijakan pemerintah yang sungguh tak bersambung dengan penderitaan rakyat.

Dilansir ANTARAnews.com, 17 Januari 2021, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dasar dikeluarkannya Perpres tersebut sebagaimana tercantum dalam Perpres yang diunggah di laman jdih.setkab.go.id menimbang semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lndonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

Menyikapi hal ini maka pemerintah segera mengadakan Koordinasi antar kementerian/lembaga (KlL) dalam rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Langkah berikutnya, ada tiga poin yang bakal meresahkan yaitu pertama, langkah Pengawasan, deteksi dini, dan cegah dini terhadap tindakan dan pesan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Artinya setiap gerakan masyarakat, ormas ataupun individu yang menurut definisi pemerintah patut dicurigai akan ditindak. Dengan kata lain rakyat sendiri diawasi, dimata-matai.

Kedua adalah langkah  meningkatkan kerja sama internasional, baik melalui kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral, dalam pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Kita tahu, siapa negara yang dimaksud. Mengapa justru kerjasama dengan kafir, yang jelas-jelas Allah melarang kaum Muslim mengambil mereka sebagai teman dan meninggalkan kaum Muslim.

Ketiga akan dilakukan pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme. Sipil dilatih militer. Islam juga memerintahkan adanya pelatihan kemiliteran bagi anak remaja laki-laki yang genap berusia 15 tahun. Merekapun akan diberi pengetahuan umum, kemiliteran, persenjataan dan taktik perang, namun kapasitasnya adalah melawan musuh kafir, bukan ekstrimis sebagaimana diartikan pemerintah hari ini.

Ulama hanifpun seketika dalam hitungan detik sudah menjadi tersangka ekstremis, penyebar perpecahan dan lain sebagainya sementara yang jelas-jelas pembuat gaduh dengan zina dan kecurangan-kecurangan lainnya dibiarkan berlenggang kangkung. Mana mungkin dalam keadaan seperti ini akan terwujud kesejahteraan, jika kata ekstrimis lebih banyak dituduhkan pada gerakan dakwah perbaikan sistem Kaffah?

Apakah Perpres ini akan bermanfaat menanggulangi bencana yang bertubi-tubi? Padahal sebelumnya, pandemi Covid-19 telah meluluh lantakkan perekomian pun sosial. Boleh dikata rakyat kembali menelan pil pahit fakta bahwa kini banyak pengangguran yang terus bertambah seiring banyaknya perusahaan gulung tikar, sementara lapangan pekerjaan lain susah diakses.

Banyak rumah sakit yang tak mampu menampung pasien, sembako mahal dan yang terbaru pengungsi yang berharap perbaikan malah dimintai ijasah. Mati hati mati nurani, seperti hendak mengatakan bahwa urusan pemberantasan ekstrimis lebih penting  dibandingkan dengan pemenuhan kewajiban mengurusi rakyat.

Lebih dalam lagi kebijakan baru ini akan mendatangkan kemudharatan lainnya, diantaranya ada upaya adu domba ulama dan rakyat. Sebab ulama dituduh sebagai penyebar permusuhan, sementara rakyat adalah pihak yang dirugikan, baik secara materi maupun immaterial. Bagaimana bisa berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya jika pemerintah bak mengenakan situasi siaga satu. Padahal, musuh sesungguhnya adalah kafir pencipta krisis dan para kapitalis yang sudah meeksploitasi Bumi Pertiwi tanpa ampun.

Indonesia sudah memiliki BNPT,  lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme., dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan, seperti halnya sudah ada BPK masih dibentuk KPK. Padahal mereka sama-sama digaji melalui APBN negara. Lebih detil lagi berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat, lantas jika begini masihkah tidak jelas bahwa ini bukan sistem yang cocok untuk Kaum Muslimin? Wallahu a’lam bish showab. **

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita