Sabtu, 06 Maret 2021

Menakar Ri’ayah Negara, Benarkah Untuk Rakyat?

Menakar Ri’ayah Negara, Benarkah Untuk Rakyat?

Ilustrasi Penebang Kelapa Sawit Foto : Istimewa

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Bencana banjir di Kalimantan selatan tak hanya menyisakan keheranan. Sebab wilayah ini sebelumnya  terkenal dengan hutannya yang lebat dan asli, hingga ditetapkan oleh UNESCO sebagai paru-paru dunia. Kebanggaan Indonesia bahkan dunia. Namun ternyata kini membuka fakta  lain, yaitu adanya kapitalisasi kekayaan alam Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com, 19 Januari 2021 Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi salah satu provinsi di Indonesia  penyumbang produksi minyak sawit atau CPO yang cukup dominan di Indonesia. CPO adalah salah satu bahan terpenting dalam dunia industri hari ini, mulai dari kosmetik, sabun, makanan hingga biodesel yang ramai dibicarakan dunia sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan.

Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632 hektare dan produktivitas kebun kelapa sawit Kalsel mencapai 3,92 ton per hektare atau berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia setelah Kalimantan Tengah yang produktivitas berkisar di angka 4,09 ton per hektare. Fakta ini ternyata tak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat Kalsel. Bagaimana sebenarnya faktanya?

Ternyata luasan lahan ini bukan milik rakyat sekitar yang memang sudah sejak lama menjadi petani kelapa sawit, melainkan  dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar swasta. Persengketaan masih kerap terjadi, terutama setelah pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja dan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) pada sektor perkebunan dan kehutanan, yang banyak merugikan petani sawit lokal. Ketua  Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) ,  Gulat Manurung, secara langsung sudah melayangkan keberatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) namun belum juga ditanggapi (kompas.com,23/12/2020).

Kerugian yang diadukan terkait klaim pemerintah bahwa perkebunan sawit rakyat banyak yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan . Faktanya, perkebunan rakyat itu sudah  berusia  5-37 tahun dan dilengkapi legalitas surat jual beli yang dibuat di hadapan kepala desa, camat, ada bukti pembayaran PBB, dan ada yang sudah memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) atau bahkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Gulat menjelaskan kendala rakyat adalah “Pekebun (petani) sawit rakyat tidak memahami regulasi-regulasi terkait kehutanan dan tidak punya pengetahuan serta akses tentang status lahan yang mereka tanami dan melakukan pengecekan koordinat memakai alat GPS, berbeda dengan korporasi,” jelas Gulat. Yang artinya, tidak ada edukasi pemerintah terkait hal ini tapi sudah melakukan tindakan. Disinilah ketidak adilan itu telah terjadi.

Persoalan yang dihadapi rakyat diatas dari sisi produksi, dari sisi distribusi pun mengalami kendala, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengeluhkan terbitnya kebijakan baru terkait tarif pungutan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Plt. Sekretaris Jenderal Gapki Agam Faturrochman mengatakan, tarif pungutan ekspor yang saat ini berlaku terlampau tinggi. Menurut dia, meski saat ini harga CPO mulai naik, pihak pengusaha masih harus mengompensasi harga yang sempat jatuh beberapa waktu lalu,”Kami kaget karena tinggi sekali, kami yang produksi CPO menyoroti kenaikan ini,” ujar dia dalam konferensi pers terkait PMK Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Kompas.com,8/12/2020).

Padahal 2019 saja, Indonesia mendapatkan devisa dari kelapa sawit hingga 200 Trilyun. Darimanakah asal angka itu jika kebijakan impor bagi petani lokal sawit dipersulit? Jelas selain ada kemudahan pembukaan lahan bagi 5 investor besar yang menguasai perkebunan di Kalsel mereka juga mendapat kemudahan akses distribusi. Regulasi pemerintah kembali mendukung korporasi.

Dilansir dari Kompas.com, 25 Januari 2021, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp 5,567 triliun untuk program peremajaan kelapa sawit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran tersebut disiapkan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada sektor kelapa sawit nasional.

“Dukungan yang utama adalah pemenuhan target peremajaan sawit rakyat pada tahun 2021 seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp 5,567 triliun,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (Kompas.com,24/1/2021). Benarkah hal ini untuk mendukung petani kelapa sawit? Lagi-lagi hanyalah jargon kosong. Sebab tujuan sebenarnya  pemerintah adalah untuk  tetap berkomitmen untuk mendukung program biodiesel (B30) pada tahun 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta KL.

Padahal, dilansir BBC.com, 16 Desember 2019 Uni Eropa berencana  menghentikan pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati  pada 2030, sementara pengurangannya tahun 2024 dan hal itu tercantum dalam dokumen Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II). Pemerintah Indonesiapun sudah mengajukan gugatan, yang diajukan melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss.

Negara-negara anggota Uni Eropa menyoroti masalah deforestasi alias perusakan hutan akibat adanya budidaya sawit yang masif. Dan inilah yang digugat, sebab menurut Kemendag,  Agus Suparmanto kebijakan-kebijakan inilah yang membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit sehingga berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa.

Anehnya antara kebijakan dan praktik faktanya tidak sinkron. Jika 2019 saja ada pembatasan CPO ke Eropa, mengapa justru Menteri Airlangga atas nama pemerintah berani menggelontorkan dana untuk peremajaan lahan? Ada sesuatu yang tidak transparasi, kembali rakyat dibuat kecewa sebab lagi-lagi keberpihakan pemerintah hanya kepada korporasi, pihak yang dianggap mampu memberikan infus darah segar kepada kebutuhan negara.

Padahal inilah penyebab dasar tidak sejahteranya petani kelapa sawit khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Bahkan inilah bukti kegagalan pemerintah mengatur ketahanan pangan dan swasemba dalam negeri. Seluruh kebijakan pemerintah semuanya tergantung dari ratifikasi negeri asing. Jika urusan dalam negeri saja tak mandiri lantas bagaimana bisa disebut merdeka? Yang ada kita didikte terus menerus, Allah menunjukkan kesalahan itu dengan bencana yang datang bertubi-tubi.

Dan pemerintah kelu lidah menjelaskan asal muasal bencana itu, bahkan terus menerus menyalahkan hujan yang turun terlalu deras. Samasekali tak menyentuh korporasi dengan Mega proyeknya atas SDA Indonesia. Padahal dalam UUD 1945 semua pasalnya yang berkaitan dengan pengurusan urusan rakyat (Ri’ayah) di bidang kesehatan, pendidikan maupun pengelolaan SDA adalah dikuasai oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat.

Namun karena beda arah pandang, makna menguasai ini berbeda pula. Dalam kapitalis, penguasaan ini boleh dialihkan kepada pengusaha atau pihak ketiga, dengan alasan beragam. Lebih murah dana, banyak tenaga ahlinya, lebih profesional dan lain sebagainya. Sedang dalam Islam makna penguasaan adalah real negara yang bertindak sebagai pengelola. Haram diwakilkan dan benar-benar mengembalikan manfaat pengelolaannya kepada rakyat baik langsung maupun tidak langsung.

Disinilah butuh pemimpin yang bertakwa. Yang lebih takut kepada Allah jika ia mendurhakai syariat sebagai aturan yang wajib ia gunakan saat memimpin. Hanya Islam sajalah solusi problematika umat, kita harus menghadirkan keyakinan tersebut, bagian dari akidah, bagian dari keimanan jika kita benar-benar mengaku sebagai Muslim. Wallahu a’ lam bish showab. **

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita