Sabtu, 24 April 2021

OKB Tuban, Rezeki atau Bencana Tiban?

OKB Tuban, Rezeki atau Bencana Tiban?

Warga Tuban yang memborong mobil Foto : Istimewa

Oleh : Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Swamedium-Belasan mobil milik warga Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mengalami kerusakan, karena pemiliknya  belum mahir menyetir mobil (kompas.com, 23/2/2021). Namun berita ini tak seheboh berita sebelumnya. Sebagaimana yang diceritakan Kepala Desa Sumurgeneng Gihanto, dari 840 kepala keluarga (KK) di desanya, ada 225 KK menjual tanah ke Pertamina Rosneft.

Tanah-tanah itu dijual untuk pembangunan kilang minyak,  kerja sama Pertamina PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) dengan Spanish Tecnicas Reunidas SA (TRSA) di Moskowdan perusahaan asal Rusia.  Dengan harga 600.000 sampai Rp 800.000 per meter, rata-rata warga dapat Rp 8 Miliar.

Gihanto menjelaskan, warga yang memiliki empat hektare lahan mendapat uang sebesar Rp 26 miliar. Sebagian besar warga yang mendapat uang ganti untung memborong mobil. Gihanto mencatat sudah ada 176 mobil yang dibeli warga desanya.

Sebenarnya dalam hati sang kepala desa, Gihanto merasa khawatir sebab jarang yang memanfaatkan uang hasil ganti rugi itu untuk usaha, sangat sulit mencari warung makan karena memang warga banyak yang tidak mau usaha.

Demikian pula dengan Presiden Direktur PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia Kadek Ambara Jaya,  merasa prihatin dan sedih. Takutnya akan jatuh miskin sesudah menjadi miliader dengan borong mobil karena tak bisa mengelola uang dengan baik (kompas.com, 21/2/2021).

Guna menindaklanjuti dan tanggung jawab terhadap masalah sosial warga, PT Pertamina Rosneft akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan riset dan pemetaan kondisi warga di tiga desa tersebut.

“Kita akan gandeng tim riset dari Lembaga Antropologi Untuk Riset dan Analisa dalam rangka membangun cetak biru CSR (corporate social responsibility) perusahaan berbasis kearifan lokal,” ungkap Kadek. Perusahaan ingin mengajak warga berbagi pekerjaan dengan padat karya , membersihkan lahan (clearing) sebagai upaya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir untuk negeri.

“Kita punya kewajiban untuk membantu warga dari ring satu, apalagi warga saat ini kan mulai susah karena Covid-19,” jelas Kadek pula.  Sebenarnya ini bukan proyek baru, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi, mengatakan “Proyek ini adalah realiasi dari hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sochi, Rusia pada Mei 2016″.

Bahkan Wahid mengatakan, proyek ini dapat mendukung kemandirian Indonesia di bidang energi. “Kita berharap proyek ini dapat selesai sebagaimana direncanakan tahun 2025 dan proyek ini menjadi semakin penting sebagai salah satu proyek strategis dan prioritas nasional pemerintah Indonesia,” tambah dia (liputan6.com, 17/2/2021).

Karena proyek NGRR Tuban akan memproduksi bahan bakar minyak nasional yang berkualitas Euro V dan diperkirakan akan memiliki kapasitas produksi sebesar 300.000 barrel per hari. Terlebih joint venture ini dengan  kepemilikan saham Pertamina 55 persen dan Rosneft 45 persen. Tentu pertanda baik bagi Indonesia.

Kerjasama yang ditandatangani di Wisma Duta KBRI Moskow pada 29 Oktober 2019, secara tegas menggambarkan posisi negara kita di hadapan negara lain. Betapa tak berdaulatnya, sebab, SDA yang semestinya adalah hak milik umum atau rakyat, oleh penguasa secara sadar dijajakan kepada negara asing tak beda dengan jualan kacang rebus di acara layar tancap.

Pantaslah rakyat tetap miskin, tak sejahtera dan terbelakang. Sebab pola pikir penguasanya hanya bisnis dan bisnis. Peristiwa Orang Kaya Baru ini bukan hanya sekali, namun tak semua terekspos media. Dilansir kompas.com, 21 Februari 2021 , warga Desa Kawungsari, Cibeureum, Kuningan mendapatkan  Rp 134 M dari proyek waduk Kuningan, Borong 300 mobil dan motor

Pembebasan ribuan hektar tanah ini merupakan program nasional dan sudah  berlangsung sejak 2013. “Kemarin ada pencairan sekitar 179 bidang tanah yang dibebaskan dengan nilai rupiah mencapai sekitar Rp 134 miliar,” kata Kepala Desa Kawungsari Kusto saat dihubungi (Kompas.com, 21/2/2021)

Masifnya pengalihan lahan sawah menjadi daerah industri bukan tanpa sebab, UU NO 2 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menjadi salah satu sebabnya. Pada kasus desa Tuban dan Kuningan di atas, pada paragraf 3 pasal 36 yang mengatur bentuk kerugian, sebenarnya ada lima pilihan bagi warga yaitu uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham dan bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Inilah yang penulis maksud, bahwa atas nama kepentingan nasional, tanah dengan mudah dialihfungsikan. BUMN sendiri bekerja bukan untuk rakyat tapi untuk kepentingan sendiri. Sebab badan usaha berbentuk  PT yang kepemilikannha berupa saham. Rakyat  hanya punya kesempatan padat karya tapi kehilangan haknya selamanya . Tanah yang kini terbeli dan berganti uang, mungkin hanya beberapa tahun memberikan manfaat, manfaatnya pun hanya bagi mereka yang memiliki tanah.

Namun tanah, yang dibawahnya terdapat sumber daya yang melimpah, manfaatnya bisa untuk seluruh rakyat Indonesia kini beralih kepada perusahaan asing dan perusahaan negara yang kepemilikan sahamnya milik asing. Inilah yang kemudian samasekali tak berafiliasi kepada kesejahteraan rakyatnya.

Sudahlah tak sejahtera, ancaman kerusakan ekologi juga bakal dihadapi oleh rakyat. Masih hangat bagaimana banjir bandang di Kalimantan Selatan, Semarang, gempa bumi di Sulawesi Tenggara dan lain-lainnya.

Kapitalisme akut memang sudah meracuni pemikiran penguasa dan rakyat. Maka ketika menghadapi persoalan yang nampak Dimata hanyalah bagaimana terlepas dari persoalan itu tanpa menggali lebih dalam akar persoalannya. Maka perlu edukasi kepada rakyat tentang apa hak rakyat dan apa kewajiban negara.

Kapitalisme yang akarnya sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) telah sukses menggeser  pemahaman  arti kebahagiaan dan standar hidup. Terbutakan dengan hedonisme yang cenderung materi oriented. Inilah bencana yang sesungguhnya, SDA dihegemoni asing, negara membiayai kebutuhan rakyatnya dengan pajak dan utang.

Sangat berlawanan dengan bagaimana Islam ketika diterapkan menjadi sistem hidup. Kebutuhan pokok rakyat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan menjadi tanggungjawab penuh negara, namun haram dipenuhi melalui mekanisme yang justru membuka celah dikuasai asing apalagi dieksploitasi. Sebab sejahtera dan bahagia standarnya adalah halal dan haram. Wallahu a’lam bish showab.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita