Rabu, 12 Mei 2021

Pengamat: Polda Banten Jangan Pilih Kasih Soal Mafia Tanah

Pengamat: Polda Banten Jangan Pilih Kasih Soal Mafia Tanah

Jakarta – Pengamat Kepolisian Sahat Dio meminta kepada Kapolda Banten Irjen Rudi Hariyanto untuk tidak pilih kasih terhadap mafia tanah yang selama ini melakukan aksi kejahatannya di wilayah Banten.

Banner Iklan Swamedium

“Kalau mau dibongkar Masih banyak kasus mafia tanah yang berada di lingkup Polda Banten,” katanya dalam rilis, Kamis (1/4).

Beberapa waktu lalu, Polda Banten berhasil mengungkap kasus Mafia Tanah yang terjadi di wilayahnya. Bahkan Kapolda Irjen Rudi Hariyanto mendapatkan apresiasi dari Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN).

Namun begitu, Sahat menilai jika kasus yang ditangani oleh Polda Banten itu masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk.

“Mungkin masih ada puluhan atau ratusan laporan yang sampai saat ini belum selesai,” tegasnya.

Salah Satu kasus yang masih menjadi perhatian adalah sengketa tanah antara PT Bumi Mahkota Pesona dengan PT Griya Sukamanah Permai. Dimana PT GSP diduga telah menyerobot tanah milik PT BMP di Desa Sukamanah Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

Dalam kasus ini Polda Banten telah menetapkan Ahmad Gozali sebagai tersangka. Gozali adalah pihak keamanan PT GSP yang diduga telah merusak atau menghilangkan patok tanah milik PT BMP.

Sebelumnya kuasa hukum PT Bumi Mahkota Pesona alias PT BMP, Hartono Tanuwidjaja konon telah melaporkan direktur utama PT Griya Sukamanah Permai (GSP), kepada Polda Banten pada 11 Desember 2020 silam.

Laporan tersebut terkait kasus dugaan penyerobotan tanah dan pemalsuan kepemilikan lahan di Desa Sukamanah Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Dan Dirut PT GSP yang dimaksud adalah RH; yang kini menjadi terperiksa.

Menurut Hartono, ditengarai modus yang dilakukan RH yakni dengan menggandakan surat kepemilik tanah orang lain.

“Dengan cara seolah-olah RH ingin membeli tanah tersebut. Setelah membayar panjar, si pemilik pun kemudian menyerahkan surat tanah dan selanjutnya mereka gandakan tanpa sepengetahuan si pemilik lahan. Dan setelah digandakan sertipikat atau surat-surat lainnya itu, dia kembalikan lagi kepada pemilik lahan. Dengan dalih tidak berminat membeli tanahnya,” ungkap Hartono, Sabtu (27/3/21) di Jakarta.

Ia juga mencontohkan dugaan modus penggandaan surat lahan milik PT BMP di Blok 009 di Desa Sukamanah Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

Yakni surat pengakuan hak atau SPH No 286/TIGARAKSA/97 Blok 009 SPPT 0272 luas 655, atas nama Saleh tanggal 24 Mei 1997. Ijin lokasi nomor 460.04-SK.524.P tanggal 6 Juli 1995.

“Catatan SPPT terbit setiap tahun atas nama PT BMP. Kemudian C 581 persil 140 Kelas IV. Dan perbedaan persil dan luas,” ujar dia.

Sedangkan bukti surat ucap Hartono, PT Griya Sukamanah Permai SPH No 590/381-Kec.Jmb/V/2017 atas nama Samiran 8 Mei 2018, Blok 009 SPPT 0211 seluas 3.854. “Surat keterangan tidak terbit SPPT oleh kades dan apakah terdaftar NOP tersebut?” ungkap pria penggemar lukisan.

Selanjutnya SPH 131/TIGARAKSA/1996 atas nama Sari Kasih 17 Januari 1996 Blok 009 SPPT 0258 luas 1.839. Ijin lokasi bernomor 460.04-SK.213.P tanggal 8 Agustus 1996. “SPPT terbit setiap tahun atas nama PT BMP. Dan C 729 persil 144 S Kelas II,” imbuhnya lagi.

Ia juga membandingkan SPH 590/288-Kec.Jmb/V/2017 atas nama Satirah 23 Mei 2017 Blok 009 SPPT 0233 luas 3.345.

“Surat keterangan diduga tidak terbit SPPT oleh kades. Faktanya terbit setiap tahunnya sejak tahun 1995 hingga saat ini dengan luas 1.678 meter persegi. Kemudian C 1382 Persil 144 D/SIII/43,”

Terakhir bukti kata dia, SPH 98/TIGARAKSA/1996 atas nama Usup B. Asmian tanggal 15 Januari 1996 Blok 009 SPPT 0190 luas 1156. “Pertama SPPT terbit setiap tahun atas nama PT BMP. Kedua C 1712 Persil 143 Kelas S III,” katanya.

Ia juga membandingkan SPH 590/377-Kec.Jmb/V/2017 atas nama H. Asmawi 25 Mei 2007 Blok 009 SPPT 0190 luas 1608. Ijin lokasi 124/SK.IL-D/NF/1997 tanggal 11 September 1997. “Catatan surat keterangan tidak terbit SPPT oleh kades. Tapi faktanya terbit setiap tahun atas nama PT BMP. Kedua surat C 1206 Persil 92,” tutur Hartono.

Ditambahkannya, dengan keberhasilan Polda Banten yang sudah mengungkap beberapa kasus dugaan mafia tanah.

Hartono berharap agar pelaporan pidana terhadap RH beserta kroninya akan semakin menemukan titik terang dan sekaligus mengungkap pula keterlibatan jaringan mafia tanah yang ditengarai melibatkan kades, notaris, oknum BPN-BAPPENDA-DPMPTSP di wilayah Polda Banten.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita