Rabu, 12 Mei 2021

Pembayaran THR Polemik, Nasib Rakyat Kian Pelik

Pembayaran THR Polemik, Nasib Rakyat Kian Pelik

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR) - Foto : Istimewa

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Swamedium.com-Pada Januari 2021, Apindo melakukan riset terhadap 600 anggotanya. Hasilnya sekitar 200 pengusaha  tercatat sudah tidak bisa mempertahankan bisnisnya. Lalu 60% sulit membayar cicilan utang perbankan, dan 44% omzetnya turun lebih dari 50%.

Karenanya Pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional menyampaikan akan membayar tunjangan hari raya (THR) dengan cara dicicil. Hal itu dilakukan mengingat kondisi keuangan perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19.

Keinginan para pengusaha TPT nasional ini juga disampaikan langsung oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani saat webinar Indonesia Macroeconomic Update 2021. Dalam acara tersebut ada Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu (finance.detik.com, 8/4/2021).

Hal ini tak sejalan dengan keinginan para Serikat pekerja, mereka menolak tegas jika pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini seperti tahun sebelumnya dengan skema cicilan oleh pelaku usaha. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah kemudian memberi penjelasan bahwa pihaknya masih melakukan kajian bersama dengan pihak terkait. “Kami belum bisa sampaikan (skema THR tahun ini) karena kami masih mendengarkan dari berbagai stakeholder,” (CNBC Indonesia, 26/3/2021).

Kaum pekerja mempertanyakan mengapa  negera melonggarkan perusahaan beroperasi normal namun akan membayar THR dengan dicicil? Mengapa pengusaha yang sudah mendapatkan keistimewaan namun tak bisa bersikap adil kepada para pekerjanya? Inilah fakta bahwa negara ini mengadopsi sistem kapitalisme. Hak dari kalangan pengusaha atau kapitalis mendominasi kebijakan dan mengorbankan kepentingan dan hak rakyat umum.

Dalam hal ini sebetulnya negara tidak boleh hanya menjadi penengah, namun wajib menjadi pemutus perkara. Agar tercipta keseimbangan dan keadilan dari kedua belah pihak. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw , “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Maka, segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat adalah tanggungjawab negara. Fakta hari ini memang ada kesalahan pengurusan, sehingga antara buruh dan perusahaan terus menerus tercipta konflik. Akar persoalannya belum tercabut, semua karena hari ini yang berkuasa adalah kapitalisme, dimana asasnya adalah sekularisme, memisahkan agama dari pengaturan kehidupan umum.

Pengusaha dalam kapitalisme justru dibebani dengan kewajiban yang tak seharusnya ia tanggung, yaitu kesejahteraan pegawainya, padahal yang terjadi adalah akad pekerja dengan pemberi kerja. Maka upah diperhitungkan berdasarkan jasa apa yang sudah diberikan dari pekerja kepada pemberi kerja, disertai dengan seberapa sempurnanya tenaga yang dicurahkan (keahlian).

Sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis memang dalam teori mereka upah dihitung berdasarkan kebutuhan hidup minimalis, berkaitan dengan harga barang. Suatu barang  semakin besar tenaga yang dicurahkan , berpengaruh pada biaya produksi, maka semakin mahal harganya dan disitulah kemudian ditentukan upah seseorang. Kelemahannya, tidak setiap orang yang mencurahkan tenaga kemudian menghasilkan barang.

Sedang harga adalah kemampuan barang dalam memenuhi kebutuhan manusia,  sangat bergantung pada waktu, tempat dan kebiasaan suatu wilayah. Bisa jadi satu barang di satu wilayah akan berbeda dan fluktuatif. Akan sangat zalim jika berdasarkan fluktuatif tersebut didasarkan penentuan upahnya.

Polemik pemberian upah inilah yang akhirnya menjadikan nasib rakyat atau pekerja makin pelik, setiap tahun bahkan menjadi ritual yang tak berkesudahan, pekerja terus meminta kenaikan upah, pengusaha dengan berbagai cara termasuk memaksa pemerintah untuk melegalkan kebijakan yang pro mereka alias sedikit memberi upah, dengan berbagai alasan termasuk masa pandemi ini dimana produksi barang tetap namun permintaan pasar menurun.

Maka, sistem Islam hadir menyempurnakan ketidaksempurnaan sistem buatan manusia ini, Islam  dalam memperlakukan semua warga negara bersandar pada ketentuan Allah. Ada perbedaan kewajiban mensejahterakan dan pengupahan. Kesejahteraan mutlak ada di tangan negara, sebab hal itulah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah tentang Ri’ayah.

Negara menjamin kesejahteraan melalui mekanisme Baitul Mal. Dimana pos pemasukannya berasal dari kepemilikan umum dan kepemilikan negara, zakat dan harta fa’i, bukan utang luar negeri apalagi pajak. Sistem ini membuat negara mandiri dan kuat, tidak berada dalam dikte negara asing sebagaimana hari ini.

Sedangkan pengusaha hanya punya kewajiban memberi upah sesuai dengan kesepakatan antara ia dan pekerja. Mekanisme ini akan menjamin kesejahteraan sebab terterapkannya pengurusan sesuai aturan.

Negara hanya mendorong pengusaha untuk bersegera membayarkan upah kepada pekerja sebagaimana Allah swt berfirman mengenai anak yang disusukan oleh istri yang telah diceraikan:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath Tholaq: 6).

Allah SWT menjelaskan dalam ayat di atas  bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. Nabi saw juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih). Maknanya adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, baik berupa gaji bulanan atau jika ada kesepakatan tambahan gaji atau bonus. Jelas, hanya dengan Islam persoalan pegawai dengan pengusaha akan ada kesepemahaman sebab semua diatur sesuai syariat ( aturan Allah SWT) dan sulit mengharap hal ini terwujud dalam sistem hari ini, yang syariat saja dipilih-pilih. Wallahu a’lam bish showab.**

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita