Jumat, 25 Juni 2021

Mudik Sudah dilarang, Mengapa PPKM Mikro diperpanjang?

Mudik Sudah dilarang, Mengapa PPKM Mikro diperpanjang?

Ilustrasi Masyarakat mudik

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Swamedium.com-Dilansir dari liputan6.com, 27 Mei 2021,  Aturan PPKM Mikro kembali diperpanjang dan diperluas oleh pemerintah, dari tanggal 1 sampai 14 Juni 2021 demi mencegah penyebaran Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat memimpin Rapat Koordinasi evaluasi PPKM Mikro di Bogor secara virtual, menjelaskan bahwa kebijakan ini menambah 4 wilayah yakni Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Sehingga per 1 Juni 2021, total seluruh 34 Provinsi telah ditetapkan untuk menerapkan PPKM Mikro (liputan6.com, 27/5/2021).

Pemerintah merasa langkah ini tepat, diambil setelah dua pekan pasca lebaran, hal ini merupakan hasil evaluasi  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan kebijakan peniadaan mudik, serta pengetatan perjalanan pasca libur lebaran. Apalagi kasus harian terkonfirmasi mulai mengalami tren peningkatan dalam beberapa hari terakhir pada kisaran di atas 5.000 kasus per hari.

Airlangga memastikan, perpanjangan PPKM ini masih dengan prosedur yang sama dengan sebelumnya, yaitu Kepala Daerah (Gubernur) menentukan Kabupaten/Kota di wilayahnya yang menerapkan PPKM Mikro, serta memastikan pelaksanaan PPKM Mikro berjalan baik dengan pembentukan Posko Desa, serta pengendalian pada tingkat mikro sampai dengan tingkat RT/RW.

Dengan kata lain, pemerintah tetap  dengan strategi mempertahankan keseimbangan antara penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sebuah strategi  yang dianggap  terbukti memperoleh hasil yang relatif baik. Dibandingkan dengan kondisi global, persentase kasus aktif Indonesia sampai dengan 26 Mei 2021 tercatat lebih rendah yaitu 5,4 persen  dari global  8,8 persen.

Kondisi kesembuhan juga menunjukan angka yang baik, yaitu 91,9, sedangkan global 89,1 persen. Meskipun tingkat kematian yang masih lebih tinggi dari rata-rata global. Ini hanya perlu peningkatan saja. Tak bisa dinalar, bagaimana bisa pemerintah mengabaikan angka kematian begitu saja dan tetap bersikukuh melaksanakan strategi lama. Bukankah kebijakan PPKM Mikro diperpanjang lagi ini menunjukkan adanya kegagalan? Mungkinkah target capaian kebijakan penanganan Covid-19 ini hanya “mempertahankan keseimbangan” antara penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi?

Sungguh! Ini adalah kebijakan yang tak manusiawi dan hanya bersumber dari keegoisan pihak yang berkuasa, siapapun itu. Dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).

Dan hari ini penanganan Covid-19 lebih mirip penanganan dengan sistem herd imunitty, dibiarkannya  rakyat merawat diri dan keluarganya sendiri, tanpa bantuan berarti dari negara, terlebih yang diambil pemerintah hanya menjaga keseimbangan dengan pemulihan ekonomi, artinya kebijakan ini setengah hati. Bagaimana mayoritas muslim di negeri ini mengalami kematian yang sia-sia karena kebijakan setengah hati.

Lantas, bagaimana dengan pelarangan mudik kemarin, yang kesannya tebang pilih sehingga memunculkan polemik? Tidakkah pemerintah mengakui bahwa inipun kebijakan setengah hati? Sebagaimana dilansir cnbcindonesia.com, 26 April 2021, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta adanya dispensasi bagi santri untuk pulang ke rumah saat Lebaran, artinya ada ada perlakuan berbeda dengan masyarakat umum.

Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat (MTI) ini menilai kesan Pemerintah tidak serius untuk menanggulangi Covid-19,  semestinya tidak muncul jika pemerintah sendiri tidak melontarkan isu-isu yang ‘aneh’. Seperti dispensasi mudik ini misalnya.

Pihak yang merasa paling dirugikan adalah perusahaan akomodasi dan transportasi, bahkan ada salah satu perusahaan bus yang mengalami kerugian hingga 18 miliar karena turunnya kebijakan larangan mudik.  Hal ini sebagaimana disampaikan Iqbal Tosin, pengurus Ikatan Pengusaha Bus Indonesia, mengeluhkan larangan mudik Lebaran 2021. Tahun ini adalah tahun kedua pelarangan (tempo.com, 16/4/2021).

Bukankah sebuah kebijakan seharusnya menghilangkan polemik? Tidak menekan satu pihak dan melonggarkan pihak yang lain? Bukankah seharusnya kebijakan itu mengayomi, memberi solusi dan menentramkan hati? Yah, sekali lagi semua ini terjadi sebab setiap kebijakan pemerintah berdiri diatas pondasi sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Sehingga akan selalu menimbulkan pertentangan. Setiap kepala beda pemikiran dan kepentingan.

Jika memang Kebijakan pemerintah soal mudik dengan alasan menghentikan virus ini berhasil, tak mungkin berpolemik, dan tak mungkin pula  tidak selaras dengan kebijakan lain, melainkan saling mendukung. Sebab kementerian atau lembaga yang mengeluarkan kebijakan itu adalah pembantu pemerintah, ada di pihak negara yang punya kewajiban menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyat. Termasuk kesehatan, silahturahmi, penafkahan keluarga, dan lain sebagainya.

Sekularisme melahirkan politik ekonomi kapitalis, yaitu pembelaan terhadap kepentingan sekelompok masyarakat, yang masyarakat ini notabene pemegang modal besar, sehingga boleh dibilang merekalah penguasa sebenarnya dari pemerintahan ini yang kemudian sengaja  menggiring kebijakan mudik menjadi kebijakan tebang pilih yang rentan dilanggar.

Jika dibiarkan, hal ini akan  makin menggerus kepatuhan publik terhadap aturan dan menimbulkan persoalan  baru. Alih-alih kebijakan ini sebagai penyeimbang antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi malah tak tercapai dua-duanya. Angka pasien positif Covid-19 makin naik, ekonomi makin jeblok. Dan bukankah ini yang sedang terjadi sekarang?

Lantas, adakah solusi untuk keluar dari keadaan ini? Jelas ada, namun solusi inilah yang juga dijadikan polemik oleh penguasa, padahal solusi ini berasal dari Allah SWT. Yaitu syariat Allah. Perkara nyawa satu orang saja tak teriayah tentu sebuah dosa besar. Apalagi ribuan, dan bertambah terus setiap harinya.

Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Sabda Rasulullah Saw inilah yang menjadi patokan, posisi yang bagaimana jika menjadi pemimpin. Tentu rakyat adalah nomor satu, sehingga melahirkan kebijakan yang tak setengah hati. Seluruh struktur negara berada pada komando satu yaitu Khalifah, tak ada kewenangan tumpang tindih. Fokusnya bukan sekadar menyeimbangkan tapi progesif menciptakan kesejahteraan dan ketentraman. Wallahu a’lam bish showab.**

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita