Rabu, 08 Desember 2021

Penderitaan rakyat semakin parah, sembako yang harusnya disubsidi, malah dipajaki

Penderitaan rakyat semakin parah, sembako yang harusnya disubsidi, malah dipajaki

Jakarta, Swamedium.com-Banyak masyarakat menilai rencana pemerintah untuk melakukan perluasan pengenaan PPN untuk sembako, jasa sekolah, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja, dan beberapa bentuk jasa lainnya merupakan bentuk kebijakan yang ‘amburadul’.

Banner Iklan Swamedium

Hal ini membuat salah satu Anggota Badan Anggaran DPR RI, Sukamta, menilai rencana yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) itu berbanding terbalik dengan kondisi yang dialami seluruh masyarakat . Di mana mereka sedang menderita akibat terdampak pandemi yang belum berakhir.

“Semestinya pikiran pemerintah itu bagaimana memberikan subsidi sembako supaya harganya stabil dan terjangkau bukan malah akan dipajaki,” kata Sukamta, Jumat (11/6/2021), dikutip dari media RMOL.

“Sembako itu kebutuhan seluruh masyarakat, bagi rakyat kecil sembako itu barang mewah untuk menyambung hidup,” lanjutnya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, jika pajak dikenakan pada sembako, harga-harga akan naik dan memicu inflasi. Ini juga bisa memunculkan kelangkaan barang.

“Rakyat kecil akan makin tak berdaya. Jika ini yang terjadi, maka pemerintah gagal melindungi hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanahkan konstitusi,” tandasnya.

Sukamta menduga rencana pemerintah memperluas cakupan pajak ini karena ingin mendongkrak pendapatan negara yang saat pandemi mengalami penurunan tajam dan terjun bebas..

Menurutnya, cara menaikkan pendapatan dengan membebani pajak sembako hingga jasa sekolah menunjukkan kreativitas pemerintah yang tumpul.

“Pemerintah semestinya meningkatkan kinerja ekspor. Pemerintah juga bisa menambah pajak pada barang-barang yang bisa mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan seperti rokok, plastik, makanan berbasis soda dan gula/ manisan. Jadi tolong lebih kreatif, jangan malah bebani rakyat kecil,” jelasnya.

Sukamta menegaskan, fraksinya akan bersikap menolak adanya rencana pengenaan pajak terhadap sembako, jasa sekolah dan semua hal yang berdampak membebani rakyat kecil.

“Selama ini rakyat kecil sudah dapat banyak beban, ada pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dll. Kebijakan yang selama ini berlaku dengan tidak ada PPN untuk sembako semestinya tidak perlu diubah,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut perluasan pajak tersebut karena pemerintah sudah kehabisan akal melihat utang negara yang kian menumpuk.

“Ini langkah panik pemerintah melihat utang yang menggunung dan penerimaan pajak yang menurun,” ujar Mardani , Jumat (11/6).**

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita