Kamis, 21 Oktober 2021

PPKM Darurat, Tempat Bersujud pun dibuat Berkarat

PPKM Darurat, Tempat Bersujud pun dibuat Berkarat

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Swamedium.com-Pemerintah Indonesia memutuskan Sejumlah aturan terkait pembatasan masyarakat diperketat, seperti menutup tempat ibadah hingga pusat perbelanjaan. Berlaku di 122 kabupaten/kota Jawa Bali mulai 3-20 Juli 2021.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis secara pribadi mengusulkan tempat ibadah seperti masjid dan musala tak ditutup sepenuhnya saat penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali. Ia menilai tempat ibadah seharusnya bisa menjadi sentra edukasi bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona yang tengah melonjak saat ini. Menurutnya lagi, yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah pemulihan mental berikut pemulihan ekonomi.

“Penting disarankan keagamaan kita, ketika PPKM darurat tempat ibadah jangan ditutup total. Tapi bisa jadi sentra edukasi, komunikasi penyadaran kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan,” kata Cholil dalam keterangannya yang dikutip dari kanal YouTube Gelora TV, Jumat (2/7) (CNNIndonesia.com,2/7/2021).

Memang ironi, kebijakan PPKM Darurat kali ini memang masih memberikan toleransi 25% untuk hotel, restauran dan mall besar untuk beroperasi. Sedangkan tempat ibadah, semua agama, ditutup 100%. Seolah ada situasi yang dinarasikan bahwa berkumpul untuk kegiatan keagamaan lebih riskan daripada berkumpul untuk shoping, makan, atau sekadar nongkrong.

Di beberapa wilayah terutama perkotaan, mungkin tak terlalu terasa efeknya, sebab selain penduduknya majemuk, milenial, kaum pekerja dan suur keagamaannya kurang kuat, sehingga tak terlalu peduli apakah ada tempat ibadah atau tidak. Namun tetap saja jika dibiarkan akan berakibat fatal, salah satunya adalah kesadaran kaum Muslim akan tujuan hidup dan misi terberatnya di dunia ini.

Pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini memang butuh pemikiran yang jernih, tak sekadar ini urusan nakes, satgas covid-19, dan pemerintah. Namun, harus didudukkan bahwa ini masalah kita bersama, terutama bagi kaum Muslim yang mereka diperintahkan menjadi umat terbaik, yang dilahirkan untuk manusia.

Sebab dalam definisi umat terbaik itu terdapat tiga hal penting, yaitu menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar dan beriman.  “ Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kalian menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkarserta beriman kepada Allah”(QS Ali Imran :110).

Dengan ketiganyalah akan terwujud kebaikan umat, kebaikan individu bahkan negara. Bukan rahasia lagi, jika sebetulnya pemerintah tak becus mengurus negara ini, alih-alih menangani pandemi, yang ada sibuk sendiri mengurus investasi, korporasi dan kepentingan pribadi. Buktinya, hanya istilah penanganan yang yang berganti, kebijakan juga tidak bergeser dari subsidi, prokes, insentif pajak, penaikan tarif pajak dan penambahan utang. Jikapun ada kebijakan yang seolah untuk rakyat, tapi faktanya tidak rekomended karena ruwetnya birokrasi dan seabrek persyaratan.

Yang makin membuat rakyat menangis darah dan sesak nafas. Di sisi lain harus menghadapi pandemi sendiri, tanpa pertolongan yang berarti dari penguasa, di sisi lainnya dibebani biaya hidup yang berat, serta pungutan-pungutan untuk pembiayaan operasional negara pula, padahal negeri ini kaya. Jikapun harus lockdown dan menjamin seluruh kebutuhan rakyat secara mandiri Indonesia sanggup. Namun apa daya, semua itu bukan lagi menjadi kepemilikan negara ataupun umum, melainkan korporat atas nama investasi. Dari sini, bisa dimaklumi bukan mengapa periayaannya condong kepada kapitalis alias mereka yang bermodal?

Maka, penting sekali kaum Muslim dikembalikan kepada khitahnya yaitu sebagai hamba Allah, itulah sejatinya gelar tertinggi di dunia, namun dengan pongah malah lisan kaum Muslim berikut amalnya merebut hak-hak Allah membuat hukum. Padahal kesempitan hidup inilah yang kita hadapi sebagai akibanya. Tak ada amar Ma’ruf, tak ada pelarangan amal yang mungkar, bahkan beriman atau tidak bukan lagi urusan penting.

Tempat ibadah semestinya tetap dibuka, bahkan makin digencarkan gerakan taubatan nashuha sebagai bentuk pertaubatan telah menjadikan hukum manusia di atas hukum Sang Pencipta. Jika kemudian dibiarkan berkarat, hanya dimakmurkan oleh takmir bisa jadi manusia lupa bahwa masjidlah tempat bersujud. Tempat dimana Rasulullah menyusun strategi politik, tempat dimana Khulafaur Rasyidin menerima keluhan masyarakat kemudian memberikan solusi. Bahkan Muhammad Al-Fatih menegaskan kedudukan kekuasaan Islam di masjid Hagia Sofia begitu berhasil futuhad Konstantinopel.

Masjid adalah semangat jihad dan meninggikan kalimat Allah. Sudahlah kita paham dengan gerakan liberalisasi Islam dengan dai harus bersertifikasi, jilbab pilihan bukan kewajiban, haji batal, pelajaran sejarah ditiadakan, apakah kemudian masjidpun disingkirkan ? Kita tak akan terjebak narasi busuk kafir laknatullah lebih dalam lagi bukan? Wallahu a’lam bish showab. **

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita