Rabu, 04 Agustus 2021

Akankah Palu Mengetok Udara Kosong?

Akankah Palu Mengetok Udara Kosong?

Ilustrasi penyalahgunaan narkoba

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Swamedium.com-Selalu berulang, bak cerita sinetron, setiap pesohor negeri ini tertangkap polisi karena ulah kriminalnya, mereka mengadakan pengakuan dosa dengan memakai kerudung, masker bahkan dengan terbata-bata menangis , berurai airmata. Memang benar, penyesalan itu datangnya diakhir, namun mengapa di saat terakhir baru muncul penyesalan dan kesadaran? Jika tahu apa yang mereka perbuat sebelumnya melanggar hukum dan berdosa mengapa masih melakukan?

Hal yang sama terjadi juga pada Nia Ramadani yang memiliki nama lengkap Ramadhania Ardiansyah Bakrie (31). Artis yang juga istri pengusaha kelas kakap di negeri ini, Adie Bakri tertangkap tangan melakukan penyalahgunaan narkoba. Barang bukti satu klip sabu seberat 0,78 gram dan satu alat hisap (bong) di Pondok Indah, Jakarta Selatan telah diamankan.

“Saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dari semua pihak, terutama yang saya kasihi, orang tua saya dan seluruh keluarga besar, terutama anak-anak saya, Mikhayla, Mainaka dan Magika,” ucap Nia sambil menangis. Nia  dikenakan pelanggaran Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana sanksi pidana maksimal empat tahun penjara (merdeka.com, 10/7/2021).

Ada keraguan yang mengalir tanpa bisa dibendung, akankah kasus ini menguap begitu saja sebagaimana kasus pesohor negeri lainnya, tak ada kelanjutan, jikapun ada jumlah tahun hukuman kurungannya berkurang, nyaris tak ada. Namun  Kombes Hengki Haryadi menegaskan, penyidik tetap akan memproses hukum terhadap Nia Ramadhani atas kasus penyalahgunaan narkotika.

Meskipun, dalam undang-undang pengguna narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi.  “Dalam Pasal 127 sebagaimana yang hasil penyelidikan kami tentang pengguna narkoba diwajibkan untuk rehabilitasi, itu adalah kewajiban undang-undang. Kemudian dengan rehabilitasi bukan perkara tidak lanjutkan, perkara tetap kami lanjutkan, kami bawa ke sidang nanti akan divonis hakim di mana ancaman maksimal adalah 4 tahun, dan kemudian untuk rehabilitasi bukan dilaksanakan oleh penyidik,” katanya di Mapolres Jakarta Pusat.

Menurut Hengki, rehabilitasi merupakan permohonan dari keluarga dan penyidik memfasilitasi. Nantinya, asesmen tersebut akan dianalisis oleh BNN yang terdiri Polri, kejaksaan, dokter, dan psikiater. Sehingga, tegas Hengki, rehabilitasi adalah wajib di dalam undang-undang Pasal 54, undang-undang 35 tahun 2009.(Merdeka.com,10 Juli 2021). Semoga ini tak sekedar janji, sebab sudah menjadi rahasia umum jika hukum di negeri ini mudah diperjualbelikan.

Peristiwa kali ini, bisa dikatakan sebagai ujian bagi proses penegakkan hukum bagi si kaya. Akankah Palu hakim mengetok udara kosong ataukah berbuah keadilan. Sekali lagi, publik ragu akan ketegasan aparat dalam  penegakan hukum terhadao pengguna narkoba dari kalangan kaya. Kasus Ahmad Rafi pun masih hangat di ingatan, masih bebas melenggang mengumpulkan pundi-pundi harta untuk istana dan keluarganya, begitupun selebritis lainnya yang nota bene menjadi publik figur di masyarakat.

Terlalu banyak kasus yg menunjukkan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Sehingga keadilan tak bisa terwujud, meski berganti UU maupun hakimnya. Sebab UU yang diterapkan adalah buatan manusia, yang rentan kepentingan pribadi. Terlebih jika yang berkepentingan juga bermodal besar. Yang selama ini begitu royal menggelontorkan hartanya untuk kepentingan partai, individu maupun negara.

Dalam Islam terbukti konsistennya penegakan hukum, inilah kunci tegaknya keadilan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Sebab, hancurnya sebuah negara adalah ketika terlalu banyak muncul ketidakadilan dalam memutuskan perkara. Ketika Rasulullah menjadi kepala negara di Madinah, ada  seorang perempuan dari Bani Makhzum meminjam suatu barang dari orang lain tapi kemudian mengingkarinya. Diakuinya barang itu sebagai miliknya. Rasul memerintahkan untuk dipotong tangannya, menjadi polemik sebab dalam anggapan bangsa Quraisy, pelakunya adalah wanita turunan suku yang terhormat dan putusan hukumannya potong tangan adalah sebuah kehinaan.

Maka orang Quraisy mengutus Usamah RA, salah satu sahabat yang dianggap dekat dengan Rasulullah untuk mengadakan media kepada Rasulullah Saw. Justru beliau menjawab dengan jawaban yang sangat masyhur,”Apakah kamu meminta pertolongan (keringanan) dalam masalah hudud (ketetapan hukum Allah)?“. Kemudian Rasulullah saw berkhutbah: “Sesungguhnya umat sebelum kamu sekalian dihancurkan karena ketidakadilan, bila orang elit mencuri dibiarkan dan bila orang lemah mencuri ditegakkan hukum had. Demi Allah, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri akan aku potong tangannya. Lalu Rasulullah saw memerintahkan agar wanita Makhzumiyyah tersebut dipotong tangannya. (HR Al Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits di atas,  Rasulullah menegaskan dengan kata-kata: “Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri pasti akan aku potong tangannya” ini menunjukkan urgensinya penegakan hukum untuk kalangan elit. Dengan kelebihan harta dan kemuliaan statusnya, bukan berarti kaum elit atau kaya punya kedudukan spesial di mata hukum. Keadilan dalam Islam tak hanya berakibat kebaikan dunia namun hingga ke akhirat. Maka, jika kasus ini tak berlanjut kepada tahap selanjutnya atau malah ditiadakan. Jelaslah, dimana posisi negara di hadapan rakyat. Bukan periayah, pengurus, penjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap individu. Maka, meskipun mayoritas penduduknya Muslim, namun jika yang di terapkan adalah hukum selain Allah maka mereka sama saja berniat menghadirkan kehidupan yang sempit sekaligus murka Allah. Wallahu a’ lam bish Showab.**

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita