Kamis, 21 Oktober 2021

Marwan Batubara: Penembakan Laskar FPI target utamanya HRS, dan temukan Komnas HAM rekayasa laporan

Marwan Batubara: Penembakan Laskar FPI target utamanya HRS, dan temukan Komnas HAM rekayasa laporan

Acara bedah buku putih penembakan Laskar FPI yang diselenggarakan UI Watch

Jakarta, Swamedim.com-Dalam acara bedah buku putih penembakan Laskar FPI yang diselenggarakan UI Watch secara daring, Rabu (14/7).Salah satu anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Laskar FPI atau TP3, Marwan Batubara menyoroti kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap peristiwa hilangnya enam nyawa laskar FPI di KM 50, Tol Jakarta-Cikampek beberapa waktu yang lalu.

Banner Iklan Swamedium

“Kita menemukan tentang laporan sumir yang penuh rekayasa yang dilakukan oleh Komnas HAM,” kata Marwan

Marwan menyayangkan, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang dibiayai oleh uang rakyat dari APBN justru tidak menunjukan kinerja yang sesuai dengan semangat pembentukan lembaganya, yakni agar tegaknya HAM.

“Orang dibunuh dengan sadis, tapi yang dilakukan Komnas HAM justru melindungi aparat negara yang terlibat dan ikut merekayasa laporan. Yang menurut Undang-undang, laporan ini tidak layak tidak kredibel dan tidak mengikuti proses hukum yang sebenarnya,” tandas Marwan.

Dalam kesempatan itu pula Marwan menyatakan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam peristiwa kelam itu hanya sebatas pemantauan, namun dalam penyampaikannya kepada pemerintah dan setiap keterangan pers Komnas HAM menyampaikan laporan penyelidikan.

Lebih parahnya lagi, ungkap Marwan, Komnas HAM harus mendapatkan izin dari pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU 39/1999 Tengang HAM ayat 3 huruf F,G dan H.

“Jadi izin melakukan pemantauan tidak ada, lalu malah lebih parah lagi laporan pemantauan diakui sebagai laporan penyelidikan,” tutur Marwan.

Lebih lanjut Marwan menjelaskan bahwa penembakan terhadap enam lakar front Pembela Islam (FPI) yang mengawal Habib Rizieg Shihab (HRS) sudah direncanakan.

“Di BAB II (buku putih) bisa kita temukan unsur sitematis itu bisa kita temukan. Maka pembunuhan sadis yang terjadi di KM 50, itu bukan kejadian insidentil, tapi memang direncanakan.” Tegasnya.

Ia pun melanjutkan, kejadian tersebut diduga kuat ikut melibatakan sejumlah lembaga negara, diawali dengan munculnya persoalan drone yang melakukkan pemantauan di Markaz Syariah di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat jauh sebelum kepulanggan HRS dari Arab Saudi.

Sehingga pada BAB II diuraikan bagaimana latar belakang pembunuhan ini sangat terkait urusan politik negara terhadap HRS.

“Dan saat penguntitan (peristiwa penembakan di KM 50) sebenarnya sasaraan utamanya adalah HRS sendiri yang ingin dihabisi oleh aparat negara, lalu tujuan itu dihalangi dengan adanya hambatan dari mobil pengawal, sehingga upaya untuk membunuh bisa dihindari.” Tegas Marwan.

Dalam penutupan acara bedah buku putih tersebut, Marwan berharap apa yang terjadi di KM 50 ditetapkan sebagai pelanggran HAM berat dan berupaya agar dilakukan penyelidikan ulang oleh Komnaas HAM.

“Karena itu isu kita (dalam buku putih) adalah memperjuangkan bagimana bahwa itu adalah pelaanggaran HAM berat, data-data yang kita miliki memadai lebih dari cukup, kedua bagaimana supaya dilakukan kembali penyelidikan ulang oleh Komnas HAM. Karena yang mereka (Komnas HAM) lakukan hanya pemantauan, kemudian proses itu berubah jadi penyelidikan.” Tutup Marwan.**

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita