Kamis, 21 Oktober 2021

Pak Sur dan Para Jenderal Kehormatan

Pak Sur dan Para Jenderal Kehormatan

Jakarta, Swamedium.com — Suryadi Soedirdja adalah satu-satunya Jenderal (Har.) (Hor.) (Purn.) di Indonesia.

Banner Iklan Swamedium

Saya baru mulai menjadi wartawan di tahun 1994 ketika Pak Suryadi Soedirdja menjadi Gubernur DKI Jakarta antara tahun 1992 hingga 1997. Saya beberapa kali mewawancarai Pak Gubernur itu untuk berbagai rubrik di Forum Keadilan. Dia bukan tipe pejabat yang mudah alergi dengan wartawan, tapi juga tidak terlalu banyak komentar yang quotable. Semuanya standar dan tertata.

Saya biasa mencegat Pak Gubernur sendirian pagi-pagi sekitar pukul 7 hingga pukul 8, saat dia datang ke kantornya, atau saat pulang kantor ketika sudah sore hari. Tapi kalau sore hari biasanya banyak wartawan lain yang ikut nyegat. Kadang saya mencegat Pak Sur saat acara, bahkan sampai ikut masuk ke bis mini mobil dinas Pemerintah DKI Jakarta meski dipelototi anak buahnya.

Mungkin karena pembawaannya yang tenang dalam mengelola masalah Jakarta, Bang Sur lalu dipercaya Presiden Abdurrahman Wahid untuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Namun ketika menjadi Menteri Dalam Negeri maupun kemudian saat menjadi Menkopolkam di jaman Gus Dur itu, dia pun tak banyak membuat statement menggigit yang sangat layak kutip, sehingga ia pun tak banyak dikenang saat menjabat.

Padahal, sebenarnya Pak Suryadi Soedirdja punya banyak kelebihan dibanding dengan perwira tinggi lainnya. Dia adalah peraih Pedang Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akademi Militer Nasional (AMN) Angkatan 1962. Selain itu, “Pak Suryadi itu adalah satu-satunya Jenderal (Har.) (Hor.) (Purn.) di Indonesia,” kata mantan Wakil Menteri Pertahanan Letjen (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin (AKABRI 1974) saat saya mewawancarainya, sekitar tiga tahun yang lalu.

Pak Suryadi pensiun dari kemiliteran dengan pangkat Mayor Jenderal, sebagai Asisten Sosial Politik ABRI pada tahun 1990 sampai 1992, setelah sebelumnya menjadi Pangdam Jaya. Setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1992 hingga tahun 1997, ia dipilih Gus Dur menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 1999 menggantikan Mendagri di masa Presiden BJ Habibie, Letnan Jenderal TNI Syarwan Hamid, juniornya AMN 1966. Pada posisi Menteri Dalam Negeri itu ia dinaikkan pangkatnya oleh Gus Dur sebagai Letnan Jenderal TNI Penghargaan Purnawirawan atau disingkat Letjen TNI (Har.) (Purn.).

Ketika Menkopolkam Jenderal TNI Wiranto dilengserkan karena terus berkonflik dengan Gus Presiden, Suryadi Soedirdja dipilih menjadi penggantinya. Dengan alasan membawahi para Jenderal, maka pangkatnya dinaikkan lagi oleh Gus Dur menjadi Jenderal Kehormatan. Karena sebelumnya telah dinaikkan pangkatnya sebagai Letjen TNI (Har.) (Purn.) maka kini pangkatnya menjadi Jenderal TNI (Har.) (Hor.) (Purn.).

Ketika Gus Dur dilengserkan dari kursi Kepresidenan pasca Dekrit yang gagal, dan kemudian digantikan Megawati Soekarnoputri, Suryadi tidak dipakai lagi. Sebagai Menkopolkam, Suryadi kemudian digantikan oleh Letjen TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (AKBRI 1973), yang kemudian dinaikkan pangkatnya sebagai Jenderal TNI Kehormatan pula oleh Megawati.

Dalam sebuah wawancara saya dengan SBY, ketika dia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi SBY mengaku sangat sedih karena karirnya di militer “dibunuh” Gus Presiden, justru ketika dia mendapat amanah sebagai Mentamben itu. Sebab, sesuai dengan amanah Reformasi, perwira TNI yang diangkat menjadi pejabat negara harus pensiun. Padahal saat itu selangkah lagi SBY seharusnya menjadi KSAD. “Menjadi Jenderal penuh adalah cita-cita setiap lulusan Akademi Militer,” ujarnya saat itu.

Gus Dur dan Megawati memang punya “hobi” menaikkan pangkat para perwira tinggi yang sudah pensiun. Selain Suryadi Soedirdja, Gus Dur juga menaikkan pangkat Letjen TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan (AKABRI 1970) menjadi Jenderal (Hor.) TNI (Purn.) saat dia dipercaya sebagai Menteri Perdagangan. Pangkat tertinggi Luhut saat masih aktif di kemiliteran adalah Letnan Jenderal TNI, pada saat dia menjabat sebagai Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD (Dankodiklatad), sebelum kemudian diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Singapura oleh Presiden BJ Habibie.

Sementara itu, selain menaikkan pangkat SBY menjadi Jenderal Kehormatan, Mega juga menaikkan pangkat Menteri Dalam Negeri Letjen (Purn.) Hari Sabarno (AMN 1965) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn.) AM Hendropriyono (AMN 1967). Keduanya diangkat menjadi Jenderal Kehormatan karena semuanya sudah pensiun dari kemiliteran dalam pangkat Letnan Jenderal TNI. Pangkat tertinggi Hari Sabarno ketika masih aktif adalah Letnan Jenderal TNI, pada saat menjabat sebagai Ketua Fraksi ABRI di MPR/DPR.

Yang sangat menarik adalah pada saat Habibie akan mengumumkan Kabinetnya, setelah menggantikan Pak Harto yang lengser pada 21 Mei 1998. Semula, atas saran penasehat militernya, Letjen TNI (Purn.) Sintong Panjaitan (AMN 1963), Habibie akan menunjuk Letjen TNI Abdullah Mahmud Hendropriyono sebagai Panglima ABRI. Saat itu Hendro masih tentara aktif dan menjabat sebagai Sekretaris Pengendalian Operasi Pembangunan (Sesdalopbang) di bawah Sekretariat Negara. Malam itu Hendro sudah diperintahkan untuk mempersiapkan diri pada keesokanpaginya untuk dilantik, termasuk dengan menyandang empat bintang baru, karena pangkatnya akan dinaikkan langsung menjadi Jenderal TNI.

Namun, ketika malam sudah semakin larut, datanglah Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto (AMN 1968), yang mendengar dirinya akan diganti. Wiranto kemudian menunjukkan dokumen yang diberikan Pak Harto kepada dirinya sebelum lengser, untuk memimpin pemulihan keamanan dan ketertiban pasca lengsernya Pak Harto. Melihat dokumen yang mirip Supersemar itu, Habibie langsung berubah pikiran. “Kalau begitu anda tetap Panglima ABRI,” begitu ucapan Habibie waktu itu.

Keesokanpaginya, Hendro yang kelupaan tidak diberitahu lagi soal perubahan posisi itu, sudah datang ke Istana Merdeka dengan seragam militer lengkap, termasuk dengan empat bintang di bahu. Maka, begitu diberitahu Sintong bahwa telah terjadi perubahan –Hendro tidak jadi menjadi Panglima ABRI tapi digeser ke posisi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan– Hendro langsung tergopoh-gopoh mencari jas baru dan berganti kostum.

Dengan alasan amanah reformasi, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto kemudian memberlakukan ketentuan bahwa setiap perwira TNI yang diangkat menjadi pejabat sipil, harus pensiun. Hendro yang diangkat menjadi Menteri Tenaga Transmigrasi dan PPH, sempat memprotes, namun kemudian terpaksa mengikuti aturan itu. Hendro pensiun dalam pangkat Letnan Jenderal. Hendro baru mendapatkan bintang keempatnya secara kehormatan setelah pensiun, saat dipercaya Megawati sebagai Kepala Badan Inteijen Negara.

Di jaman Orde Baru, hanya ada satu orang yang pernah diberi anugerah Jenderal Kehormatan, yakni Menkopolkam Soesilo Soedarman. Abituren Akademi Militer Jogja di masa Perang Kemerdekaan ini dulu pensiun sebagai Letnan Jenderal pada posisi Pangkowilhan I, Sumatera-Kalbar. Ia kemudian diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, dan kemudian Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.

Ketika dipilih Pak Harto menjadi Menkopolkam, dengan alasan karena memimpin para Jenderal junior di bawah koordinasinya, maka Pak Soes memohon kepada Pak Harto untuk dianugerahi pangkat Jenderal agar lebih percaya diri. Pak Harto pun setuju. Konon karena selama itu Pak Soes prestasinya memang bagus. Tapi gara-gara menulis berita tentang kisah “Nyuwun Bintang” itu, dulu majalah kami, Forum Keadilan, pernah dipanggil dan “didukani” (dimarahi) Pak Soes.

Sementara itu, di tahun 1995, Panglima TNI Jenderal Feisal Tandjung mengusulkan kepada Pak Harto untuk menyandang pangkat Jenderal Besar berbintang lima. Sambil tertawa, saat itu Pak Nas (Jenderal AH Nasution) berkata, “karena merasa nggak enak, karena saya masih hidup, akhirnya dia (Pak Harto) juga menyarankan agar saya dan Pak Dirman juga diberi bintang lima.” Maka meski semua sudah pensiun, dan bahkan Pak Dirman sudah lama wafat, ketiga tokoh militer Indonesia itu naik pangkat menjadi Jenderal Besar TNI (Purn.).

Di masa Orde Lama, Bung Karno malah banyak memberi pangkat tituler pada orang-orang sipil. Misalnya, Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri/Kepala Badan Pusat Intelijen Dr Soebandrio yang diberi pangkat Marsekal Madya Tituler; Waperdam II/Ketua MPRS Chairul Saleh sebagai Laksamana Madya Tituler, Waperdam III Dr Johannes Leimena yang diangkat menjadi Laksamana Madya tituler, dan kemudian dinaikkan lagi menjadi Laksamana tituler. Beberapa orang sipil lainnya juga diangkat sebagai perwira tinggi tituler.

Bung Karno yang sipil, bahkan mengangkat dirinya sendiri menjadi Jenderal berbintang lima, dengan langsung memakai pangkat itu. Ketika masih sehat, Pak Nas pernah bercerita kepada saya, bahwa sebenarnya Bung Karno pernah meminta kepada dirinya agar diberi bintang lima. “Tapi nggak saya kasih,” kata Pak Nas sambil tertawa, “Dia marah, dan akhirnya bikin sendiri itu…” Karena itu bintang lima yang terpasang di pundak Bung Karno tidak sesuai kaidah melingkar sebagaimana umumnya pangkat bintang lima di kalangan militer sedunia, tapi berjajar lima.

Diantara para Jenderal Kehormatan itu, saya mengenal Pak Suryadi Soedirdja, yang wafat 3 Agustus lalu, sebagai orang yang baik, santun, taat beribadah, dan rajin puasa Senin Kamis. Suatu ketika saya batal mewawancarainya setelah sebuah acara yang selesai setelah azan Maghrib. Padahal saya sudah nyelonong masuk ke mobil dinasnya –bis mini Pemda DKI Jakarta— dan siap menodong dirinya dengan tape recorder saya. Ternyata saat itu ia sedang bersiap untuk buka puasa. “Besok pagi saja ya, saya buka puasa dulu,” ujarnya pelan. Akhirnya, saya pun balik kanan, dan mencegatnya lagi keesokan harinya.

Selamat jalan Pak Suryadi Soedirdja. (*)

*Penulis: Hanibal Wijayanta (Wartawan Senior)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita