Rabu, 15 September 2021

Pengangguran Meningkat, Kesejahteraan Tersekat

Pengangguran Meningkat, Kesejahteraan Tersekat

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Swamedium.com-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan ,”Yang dibutuhkan adalah saling bergandengan tangan. Tidak bisa sendiri-sendiri. Beban dipikul bersama. Itu kuncinya. Itu berlaku di mana saja, termasuk di Sidoarjo. Apalagi, sampai saat ini, bukan pengangguran saja yang menjadi permasalahan. Melainkan juga perusahaan yang tutup maupun pindah”.

Hal itu disampaikan saat Bu Menteri menghadiri deklarasi gotong royong bersama Kadin Jatim, APINDO Jatim dan pimpinan konfederasi SP/SB Jatim di Museum Mpu Tantular, Sidoarjo. Deklarasi itu menjadi komitmen bersama untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19. Di Sidoarjo, angka pengangguran mencapai 10,97 persen dari keseluruhan angkatan kerja. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Jawa Timur. Salah satu pemicunya adalah perusahaan yang hengkang atau pengembangan ke daerah lain. ”Kondisi ini memerlukan solusi bersama agar ketenagakerjaan aman,” kata Wakil Bupati Sidoarjo Subandi (jawapos.com, 6/8/2021).

Menggali Akar Persoalan

Pandemi memang belum berlalu, namun bukan berarti menjadi satu-satunya sebab semakin banyaknya pengangguran. Pandemi hanyalah salah satu faktor yang memperparah munculnya gelombang pengangguran baru.

Sekadar flahback, pada saat pasangan Cabup Ahmad Mudhlor Ali-Subandi kampanye pilkada,  salah satu programnya adalah membuka 100 lapangan kerja baru. Dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sidoarjo mendukung program tersebut. Perwakilan Apindo Alim Markus di Sidoarjo, mengatakan membuka 100 ribu lapangan kerja bisa dilakukan dengan cepat, karena saat ini Sidoarjo sudah mengembangkan pusat industri di Kecamatan Jabon.

“Kampanye politiknya menciptakan seratus ribu tenaga kerja. Saya bilang, Gus ini tidak sulit. Pengembangan industri di Jabon itu bisa menampung ribuan tenaga kerja baru,” kata Dirut Maspion itu saat tasyakuran Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih di Pendapa Kabupaten Sidoarjo  (antaranews.com, 1/3/2021).

Guna mendukung programnya tersebut, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan salah satu program prioritas adalah mempermudah izin investasi serta memberikan informasi lahan investasi kepada investor. Masyarakat harus terlayani dengan baik, akademisi dilibatkan dalam merumuskan kebijakan demikian juga dengan media akan dilibatkan, “Konsep kami sederhana bahwa pembangunan Sidoarjo tidak mungkin diselesaikan oleh Muhdlor-Subandi sendiri. Oleh karena itu, pemangku kepentingan kami libatkan,” katanya.

Namun lagi-lagi tak semua program berjalan mulus sesuai rencana. Sejumlah warga mengatasnamakan diri LSM Geber (Gerakan Bersama Rakyat) pertanyakan 100 Hari kinerja Bupati Sidoarjo, 28 Mei 2021,  tiga hal ini yang ditagih yakni pembangunan frontage road, perbaikan jalan-jalan berlubang dan BPJS gratis untuk warga sebagaimana yang dikatakan Amak Junaidi, korlap aksi (Surya.co.id, 28/5/2021).

Hal penting lain yang dipertanyakan adalah gebrakan Bupati Ahmad Muhdlor untuk merombak birokrasi. Mengganti pejabat-pejabat dan pegawai yang tidak sesuai dengan visi-misi, atau yang dianggap tidak bekerja seiring dengan program kepala daerah.“Reformasi pejabat dan reformasi birokrasi itu mutlak, harus dilakukan. Karena di dinas-dinas sudah banyak sekali sarang penyamun (surya.co.id, 28/5/2021).

Pengangguran yang terjadi sesungguhnya tidak melulu butuh pergantian pejabatnya. Namun lebih kepada konsep yang dijalankan saat mengeluarkan kebijakan. Terlihat ketika mengampanyekan akan membuka 100 lapangan pekerjaan baru, fokusnya adalah pada investasi, yaitu mempermudah izin investasi serta memberikan informasi lahan investasi kepada investor. Inilah akar persoalannya, aroma bisnis merebak, sebab yang terpikirkan adalah untung dan rugi. Rakyat yang butuh pekerjaan bukan lagi prioritas, jelas kesejahteraan akan kembali tersekat, sebab bisnis bagi investor tak mungkin mengharapkan rugi. 

Harus Beralih pada Solusi Hakiki

Jika sudah diketahui akar persoalannya, maka jika solusinya adalah deklarasi gotong royong artinya kita hanya berjalan di tempat, tanpa menghasilkan apapun. Sebab ini sama saja mengalihkan tanggung jawab pemerintah kepada pihak lain. Sebab kesejahteraan rakyat adalah kewajiban penguasa untuk mewujudkannya. Pengangguran adalah salah satu indikasi adanya ketidakseimbangan pemenuhan kesejahteraan itu, hal itu bisa berasal dari sistem pendidikan yang buruk, iklim perekonomian yang hanya berorientasi investasi asing sehingga mempersempit lapangan kerja dalam negeri.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertakwa, yang sadar bahwa posisinya sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, maka ia tak akan berani membuka lebar pintu investasi sebelum meyakinkan diri dengan stabilitas dalam negeri, sudahkah rakyatnya terpenuhi lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya? Sudahkah pendidikan tak hanya berbasis industri yang hanya menghasilkan buruh bagi bangsa lain, tapi para ahli yang mampu berinovasi dan melek teknologi guna mengelola SDA negeri ini lebih baik. Hal ini hanya bisa terwujud dalam pengaturan Islam.

Yang meninggalkan aturan manusia, dan mengambil hukum Allah secara Kaffah, sebagaimana Rasulullah Saw dan para sahabat telah mempraktikannya di sepanjang hidup mereka, hanya bersandar pada Islam, dari bangsa Arab yang tak pernah diperhitungkan dalam konstalasi politik Negara Romawi dan Persia, berubah menjadi pemimpin hampir 2/3 dunia. Tidakkah Kitapun memiliki kewajiban yang sama untuk kembali kepada pengaturan Isalm? Wallahu a’ lam bish showab. **

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita