Rabu, 15 September 2021

Mudah Terlupa Sebab Standar Marah yang Tak Sama

Mudah Terlupa Sebab Standar Marah yang Tak Sama

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Swamedium.com-Berita bebasnya salah satu pesohor negeri dalam dunia musik dangdut Indonesia beberapa hari ini sungguh menarik perhatian, pasalnya  kebebasannya menimbulkan pro dan kontra. Apa sebab? Ya, Saipul Jamil bebas, setelah menjalani hukuman 5 tahun 7 bulan dari hukuman yang seharusnya total 8 tahun.  Mantan suami Dewi Perssik itu telah menyelesaikan hukuman penjaranya,  usai tersandung kasus pelecehan seksual dan  terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, sebesar Rp 250 juta, saat permintaannya untuk PK (Peninjauan Kembali) nya ditolak  (Kompas.com, 6/9/2021).

Kebebasannya banyak yang menyambut, bahkan diberitakan Saipul sudah kebanjiran namun job dari beberapa media televisi. Namun juga  tak sedikit yang menghujat glorifikasinya, diantaranya seksolog Zoya Amirin, “Saatnya cancel culture yang tepat sasaran! Cancel pelaku pedofilia di Televisi Nasional #CancelpedofiliadiTVNasional,” tulisnya  dalam salah satu unggahannya (riau24.com, 2/9/2021).

Beda  Nikita Mirzani, ia  menilai sosok bang Ipul tetap memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya. Alasannya bang Ipul, begitu panggilan akrabnya sudah menjalani hukuman atas perbuatannya. Jadi sudah impas. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menanggapi langsung petisi di change.org tentang boikot Saipul Jamil di televisi. Petisi tersebut sejauh ini sudah mendapat lebih dari 300.000 tanda tangan. Menurut Nuning Rodiyah, Komisioner KPI, jumlah tanda tangan sebanyak itu adalah suara keresahan publik yang harus diperhatikan, “300.000 petisi itu bagian dari suara publik yang resah hari ini dan itu harus diperhatikan. KPI akan perhatikan betul persoalan itu,” kata Nuning  (kompas.com, 6/9/2021).

KPI menilai walaupun Saipul Jamil sudah menjalankan hukumannya, perilaku pencabulan terhadap anak yang dilakukan pelantun lagu “Tak Bosan” ini bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan apalagi ditayangkan di lembaga penyiaran. Dan kasus pelecehan seksual yang mendapat dukungan di dunia juga terjadi, meskipun pada akhirnya dibatalkan bahkan sosok yang mendapat penghargaan itu dikeluarkan dari komunitas tersebut, tidak bisa menghindarkan dari kenyataan bahwa masyarakat kita, duniapun memiliki standar ganda dalam menilai pelecehan seksual.

Komedian Amerika Bill Cosby dibebaskan hari Rabu , 30 Juni 2021,  setelah Mahkamah Agung negara bagian Pennsylvania membatalkan hukuman tahun 2018 atas tuduhan penyerangan seksual (VOAindonesia.com, 4/6/2019). Ada juga Roman Polanski, sutradara terkenal andalan negara Perancis, yang juga menerima kebebasannya setelah menjalani hukuman penjara setelah pada 1977 mengakui bahwa ia melakukan hubungan badan tidak sah dengan seorang remaja putri berusia 13 tahun di Los Angeles. Namun riwayat kriminalitas mereka tak pengaruhi status sosial mereka dengan menjadi penerima penghargaan Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Oscar).

Namun demikian, Roman Polanski dan Bill Cosby didepak dari Academy saat gerakan #MeToo mendorong ratusan korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk maju dan angkat bicara. “Prosedur yang diambil untuk mengeluarkan Polanski adil dan masuk akal. Academy mendukung keputusannya sebagaimana mestinya,” kata juru bicara, seperti dilansir Variety. Dan Academy melakukannya “sesuai dengan Standar Perilaku organisasi,” kata mereka pada saat itu, menambahkan kepemimpinan yang diharapkan anggota untuk “menjunjung tinggi nilai-nilai Academy yang menghormati martabat manusia”.

Standar ganda seringkali diperlihatkan oleh mereka yang memegang kewenangan atau kekuasaan. Baik di masyarakat, parlemen maupun pemerintahan. Salah satunya adalah sikap lunak terhadap pelaku kekerasan seksual. Bahkan mereka yang jelas-jelas telah terbukti melakukan tindakan kriminal justru diangkat sebagai duta, konselor bahkan diberi wadah untuk berkreasi atas nama seni atau politik. Mereka dielu-elukan bak pahlawan, padahal perbuatan mereka kotor dan tak bertanggungjawab.

Tak terkecuali KPI sendiri sebagai lembaga penyiaran independen, ketika kasus Saipul Jamil mereka mengecam, namun jejak digital kekerasan seksual yang dilakukan beramai-ramai oleh pegawai KPI baru nyatamya baru diproses setelah desakan kuat muncul dari publik. Kasus lain berupa sikap toleran KPI atas tampilnya artis pelaku kekerasan seksual di TV menegaskan Lembaga ini begitu lunak memperlakukan pelaku kekerasan seksual. Berkebalikan dengan kampanye nasional anti kekerasan seksual. Benar-benar menggunakan standar ganda.

Kekerasan seksual tetap menjadi wabah menjijikkan di negeri mayoritas muslim bila nilai dan sistem sekuler dipraktikkan. Bahkan mendefinisikan kekerasan seksual saja bisa terus mengalami perubahan.  Inilah yang semestinya segera diperbaiki di masyarakat kita , yang mayoritas Muslim. Tentu sangatlah jelas bagaimana ajaran Islam terkait pelecehan Islam, sayangnya, Islam hanya diambil pelajaran akidah dan ibadahnya saja, sementara syariat yang seharusnya menjadi urusan utama kaum Muslim untuk diterapkan dijegal berkali-kali dengan berbagai alasan.

Masyarakat dibangun bukan sekadar individu yang berkumpul dan berinteraksi, namun di dalamnya ada pemikiran, perasaan dan pemikiran yang sama. Sehingga dikatakan hidup dan produktif. Maka butuh standar pemahaman yang tidak nisbi, apalagi bergantung pada pendapat manusia. Jelas akan menuju pada kehancuran. Kemajuan zaman tidaklah banyak berarti jika manusianya saling berselisih terhadap satu hal, rasa marah terhadap perilaku kekerasan seksual misalnya. Standar manusia, sekuler seperti hari ini akan sangat berbeda bagi mereka yang menggunakan syariat. Keimanan dan ketakwaan, terlebih bagi Muslim sangat mutlak dimiliki. Sebab, kekerasan seksual dilarang tidak semata karena dampaknya buruk bahkan traumatik bagi korbannya.

Namun lebih karena perintah dan larangan Allah, semisal dalam ayat berikut: “Lalu Kami selamatkan dia bersama keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.” (Qs Asy-Syu’ara’:170 – 171). Laknat Allah SWT tak pandang bulu, bahkan istri Nabi Luth sekalipun, meskipun tidak melakukan namun juga tak melarang, ketika  melalukan sesuatu yang dibenci Allah, yaitu perbuatan keji (dengan sesama jenis). Dan kini, pemahaman uruslah urusanmu sendiri memang telah menumbuhkan jiwa individualis, diperparah dengan ketidakhadiran penguasa sebagai penjaga makin lengkaplah kerusakan masyarakat.

Hukuman penjara sungguh bukan solusi terbaik, mudah dinegosiasikan, bergantung kepentingan siapa yang berbicara, seringkali pesakitan yang masuk penjara dan telah melalukan banyak kerugian bagi negara dan rakyat malah mendapat potongan hubungan. Bahkan hukum kian merosot tak bertaji, maka Memberantasnya dengan sikap tegas dan hukuman menjerakan harus segera diterapkan. Mustahil lahir dari sistem sekuler liberal seperti saat ini,maka ada kewajiban bagi kaum Muslim untuk memperjuangkannya.

Menyamakan frekwensi perjuangan, agar pertolongann Allah SWT segera turun. Bukan lagi berbicara golongan atau kelompok, namun lebih kepada taat kepada perintah Allah untuk mewujudkan masyarakat Muslim masyarakat terbaik. Jauh dari korup dan pberontakan rakyat. Wallahu a’ lam bish showab.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita