Kamis, 21 Oktober 2021

Jeruji Besi Bukan Solusi

Jeruji Besi Bukan Solusi

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban.

Swamedium.com-Peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, 8 September 2021 lalu, mengungkap banyak hal. Diantaranya keadaan lapas dan penghuninya yang tak layak huni lagi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkum HAM) Banten Agus Toyib menyatakan ada 122 orang napi di blok tersebut. Sebagian di antaranya tewas terbakar karena tak bisa keluar dari sel. “Terbakar karena memang kamar semua dikunci. Jadi, ada yang tidak sempat dikeluarkan,” kata Agus kepada wartawan.

Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten terjadi dini hari sekitar pukul 01.50 WIB. Penyebab kebakaran Lapas Kelas I Tangerang belum berhasil diidentifikasi hingga saat ini. Akan tetapi, kepolisian menduga api dipicu oleh hubungan pendek arus listrik. Data dari situs Ditjen PAS menyebut Lapas Kelas I Tangerang berkapasitas 600 orang namun dihuni oleh 2.072 tahanan dan narapidana atau mengalami kelebihan kapasitas hingga 245 persen (CNN Indonesia,8/9/2021). Sungguh mengenaskan, 122 nyawa telah melayang akibat keadaan yang tidak kondusif ini.

Di tahun 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan mendapat keluhan dari 200 kepala lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia mengenai penuh sesaknya lapas yang mereka tangani. Keluhan tersebut disampaikan secara bersamaan melalui sambungan teleconference. Yasonna berjanji akan membuat lapas baru sesuai dengan anggaran yang dimiliki pemerintah. “Uang kan terbatas, jadi pendekatannya mendesak. Soal over kapasitas, di mana paling parah, apakah Medan, Jakarta, Jawa Timur. Angka kriminalitasnya seperti apa. “Kalau uang saya Rp3 triliun, ya bisa bangun semua,” tambah menteri asal PDIP itu (CNN Indonesia,26/4/2016).

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mengatakan , over kapasitas lapas karena dipenuhi narapidana narkoba, pemerintah terkesan setengah hati merevisi UU Narkotika.”Pemerintah hingga kini enggan merevisi UU Narkotika. Tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan terkait UU narkotika. Saya lihat pemerintah di sini setengah hati dalam merevisi UU Narkotika ini,” kata Hussein dalam konferensi pers virtual, Minggu (CNN Indonesia, 12/9/2021).

Sebagai respon atas terbakarnya Lapas Kelas I Tangerang, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah berencana menggunakan tanah hasil sitaan negara terkait kasus kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai lokasi pembangunan lembaga pemasyarakatan (Lapas) baru (CNN Indonesia, 8/9/2021).

Overkapasitas Penjara: Kegagalan Sistem Sekuler

Sejak 2015, para napi di Lapas kelas I Tangerang  tidur seperti kelelawar, namun hingga 2021 tak ada perbaikan. Selalu alasannya adalah terbatasnya dana. Sungguh tidak masuk akal, jika memang penjara adalah salah satu bentuk hukuman yang diberlakukan di negara ini, seharusnya sebagai konsekwensinya ada anggaran dana untuk perluasan sekaligus perawatan gedung lapasnya. Namun fakta ini sebenarnya juga tak terlalu mengherankan, karena di aspek pendidikan misalnya, kejadiannya sama, menteri Nadiem Karim menyerukan belajar merdeka, pendidikan terhubung langsung dengan dunia kerja dan segepok kurikulum lainnya, namun sarana dan prasarana sekolah tak ada perbaikan, tak sepeserpun anggaran yang tertuju pada perbaikan sekolah-sekolah pinggiran, di sisi lain zonasi tetap berlaku,sehingga yang dihadapi masyarakat adalah ketidakadilan yang kesekian.

Sekolah dengan fasilitas bagus tak teraih karena di luar zonasi, sedang yang masuk wilayah zonasinya sekolahnya hampir ambruk, tak punya lapangan olahraga apalagi laboratorium. Jangan dikata bagaimana pula kualitas tenaga pengajarnya, alih-alih membuat sistem upgrading kualitas guru honorer yang terjadi malah makin runyam, banyak guru yang terancam gagal karena gagap teknologi dan usia merekapun sudah mendekati usia pensiun.

Benarlah jika kebijakan pemerintah setengah hati dalam segala hal, khususnya topik hari ini yaitu lapas. Ironinya Negara hanya berkomentar akan membangun Gedung baru agar tidak terlalu over. Padahal sejatinya Negara gagal paham akar masalah. Negara juga salah kaprah dengan rencana merevisi UU Narkoba. Masalah dasarnya adalah terus dipeliharanya bermacam sumber kriminalitas dalam  sistem sekuler saat ini, bertumpunya sanksi pada kurungan atau penjara yang  tidak efektif menjerakan pelaku dan abainya negara memberi perlakuan layak pada Lembaga Lapas.

Dalam Islam, Hukuman Bersifat Menjerakan

Dalam bahasa Arab, penjara memiliki arti menahan, yang dimaksud sebagai tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi dari segala kebebasan karena suatu pelanggaran dan tuduhan. Penjara sendiri telah diterangkan sejak masa Nabi Yusuf AS, seperti firman Allah SWT dalam Alquran. “Yusuf berkata: Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada meme nuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika Engkau hindarkan daripada aku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.” (QS Yusuf: 33).

Namun, dalam praktiknya penjara bukan satu-satunya hukuman bagi pelanggar aturan, dalam Islam ada hudud dan jinayat. Hudud adalah hukum pidana yang jenis pelanggaran dan sanksinya telah ditetapkan Syara’. Hukum jenis ini tidak ada permaafan, jika perkaranya sudah sampai di pengadilan Qadli (hakim) wajib mengadili dan membuktikan perkara, serta memberikan sanksi sesuai petunjuk Syara’ dan tidak boleh menggantinya dengan sanksi yang lain baik penjara atau denda.

Misalkan, seorang pencuri sanksi hukumnya  (pidananya) dipotong tangannya, pezina dirajam, orang yang murtad dibunuh, menuduh zina didera, hirababah (perampokan) dibunuh dan disalib jika selain merampok sekaligus membunuh pemilik harta, dan seterusnya.

Sedang jinayat adalah jenis pidana  seperti pencederaan terhadap jiwa hingga hilangnya nyawa. Yakni, hukum Qisos dan Diyat terkait pencederaan badan hingga timbulnya kematian. Jika terdapat permaafan dari korban atau keluarga korban. Hakim tidak bisa memberikan sanksi jika korban atau keluarga korban telah memaafkan. Sebaliknya, jika korban atau keluarga korban sudah memaafkan, pelaku diwajibkan membayar Diyat, yakni membayarkan sejumlah harta sebagai kompensasi atas pencederaan badan atau timbulnya kematian.

Selain hudu dan jinayat ada dua lagi jenis hukuman yaitu  Ta’jier, hukuman ini dikenakan ketika ada  Kewajiban  atau Keharaman tertentu yang dilanggar, sementara nas Syara’ tidak menentukan jenis sanksinya. Contoh : orang yang melanggar kewajiban sholat, membayar zakat, puasa Ramadhan, larangan berdusta, larangan menyebar fitnah, larangan makan harta ghulul (Korupsi), larangan mengumbar aurat, dan seterusnya.

Hakim selain mengadili dan membuktikan perkara juga berhak menentukan jenis sanksi yang diberikan, apakah disanksi bunuh, penjara, denda, atau jenis sangsi sosial yang dipandang baik oleh hakim. Namun jika Khalifah sudah mengadopsi sejumlah sanksi tertentu untuk ta’jier ini misalnya, Khalifah menetapkan sanksi bagi pemakan harta ghulul (korupsi) dalam jumlah tertentu dan syarat tertentu adalah hukuman mati. Maka pendapat hakim tidak berlaku. Berikutnya adalah jenis pidana yang terkategori Mukholafah. Yakni adopsi hukum dan perundangan Khalifah yang mewajibkan atau mengharamkan rakyat melakukan perbuatan tertentu, sekaligus menentukan sanksi tertentu bagi setiap warga negara yang melanggarnya.

Misalnya, Khalifah mengadopsi Qanun (UU) yang menetapkan seluruh harta milik umum (Al Milkiyatul Ammah) seperti tambang, haram dimiliki dan dikelola oleh swasta, baik pribadi, korporasi, baik swasta dalam negeri maupun asing. Khalifah juga menetapkan sanksi yakni perampasan terhadap tambang, sekaligus menetapkan denda dan sanksi penjara bagi pelakunya. Semua sanksi atas tindak pidana di atas berlandaskan Alquran, As Sunnah , Kiyas dan Ijma sahabat dan tidak boleh keluar dari empat sumber hukum tersebut.

Karena hari ini negara kita mengadopsi sistem sekuler, dimana landasannya adalah pemisahan agama dari kehidupan maka yang berlaku untuk menyelesaikan persoalan adalah perkataan manusia. Yah, manusia yang lemah dan penuh pertentangan dibolehkan menentukan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia lain. Lihat saja, mereka keukeuh penyebab over kapasitas adalah banyaknya narapidana narkoba, sehingga perlu direvisi UU nya, padahal selama agama ditinggalkan dan perkataan manusia ditinggikan persoalan tak akan pernah menemukan solusi terbaiknya. Yang ada justru muncul masalah baru, termasuk hukuman penjara ini, yang pada akhirnya tak pernah membuat para pelanggar itu benar-benar jera, malah dengan mudahnya hukum dipermainkan, dengan uang bisa segalanya. Mulai pengurangan masa tahanan, bolehnya wajib lapor, tidak dipenjara karena alasan punya balita, berbisnis narkoba di penjara dengan para sipir penjara sebagai kaki tangannya dan lain sebagainya. Sebab buatan manusia maka cenderung mudah dilanggar pula. Maka, kesimpulannya, bukan saja UU tentang narkoba yang perlu direvisi, atau bangunan penjara yang perlu diperbaiki atau ditambah, namun lebih kepada mengganti sistem buatan manusia ini agar kriminal betul-betul teratasi dengan benar. Sehingga tak ada lagi korban sia-sia. Wallahu a’ lam bish showab.**

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita