Kamis, 21 Oktober 2021

RI – Cina Tinggalkan Dollar, Lebih Baikkah?

RI – Cina Tinggalkan Dollar, Lebih Baikkah?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Swamedium.com-Dilansir Tempo.co, 26 Juni 2021 Bank Indonesia (BI) akan menggunakan skema pembayaran lokal, LSC ( Local Currency Setlemen) dengan Cina mulai kuartal III 2021. Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Doni Hutabarat menegaskan September 2021 akan launching, dimana BI dan Bank Sentral Cina sepakat menggunakan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dan investasi. Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepemahaman yang ditandatangani Gubernur PBC (Public Bank Cina) Yo Yang dan Gubernur BI Perry Warjiyo.

Kerjasama bilateral ini tak hanya dijalin Indonesia dengan  Cina tapi juga dengan negara lain, seperti Bank of Thailand, Bank Negara Malaysia dan Kementerian Keuangan Jepang.  Lantas apa kelebihan kerjasama bilateral dengan menggunakan mata uang lokal ini? Menurut Perry salah satunya dapat meningkatkan ekspor Nasional. Kemudian bisa mengurangi ketergantungan dengan Dollar. Sebab setiap transaksi tidak harus menukar dengan Dollar terlebih dahulu.

Transaksi LCS ini mencakup kuotasi nilai tukar secara langsung, serta perdagangan antar bank. Juga ada sharing informasi dan diskusi berkala antar otoritas.  Direktur  Eksekutif  Kepala Departemen Internasional, Doddy Zulverdi mengatakan, meskipun ada beberapa keuntungan kerjasama ini, pada prinsipnya apapun mata uang yang digunakan selalu ada risiko nilai tukar. Namun risiko yang ada lebih tersebar sehingga ketika ada gejolak di salah satu mata uang , ekonomi Indonesia tak sepenuhnya terpengaruh . Kemudian lebih terdistribusikan karena sebelumnya terekpos oleh Dollar ( CNBC indonesia.com, 9/8/2021).

Mengapa Cina yang terpilih sebagai mitra? Sebab Cina adalah mitra utama Indonesia, dalam 6 bulan di tahun 2021 ini ekspor non migas ke Cina mencapai US$ 21,2 miliar dan impor US$ 25,2miliar (CNBC Indonesia.com, 4/8/2021). 

Lantas adakah pengaruhnya kepada AS sebagai negara pemilik Dollar ketika negara-negara di Asia Tenggara mulai meninggalkan ketergantungan mereka ? Berdasarkan rilis dari Dana Moneter Internasional ( Internasional Monetary Fund/IMF) kebijakan LCS ini telah sukses membuat porsi cadangan devisa global AS terus menurun, bahkan hingga ke level terendah dalam 25 tahun terakhir di kuartal IV 2020 lalu. Hal ini karena peran mata uang AS berkurang di perekonomian global.

Tiga bulan terakhir di 2020 nilai Dollar AS di cadangan devisa global sebesar US$ 6,996 triliun atau 58,94% dari total cadangan devisa global ( CNBC Indonesia, 4/8/2021).  Sedangkan menurut data BI  Indonesia berhasil mengurangi ketergantungan Dollar AS sebesar US$ 177,3 juta rata-rata setiap bulan atau setara dengan Rp1,68 Triliun ( kurs Rp14.400/US$).

Menurut direktur TRFX Garuda Berjangka , Ibrahim Assuabi, Indonesia tidak akan bergantung lagi terhadap Dollar yang selama ini dianggap mata uang dunia. Sebenarnya rencana kerjasama LCS sudah digagas sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudono. Namun karena berbagai kendala baru bisa terlaksana era pemerintahan Presiden Joko Widodo (asumsi.co, 26/7/2021).

Tinggalkan Dollar , Bukan itu Esensinya

Sekalipun berbagai pihak memberikan pendapat bahwa Indonesia akan semakin membaik terlihat dari semakin lepasnya dari ketergantungan kepada Dollar rasanya terlalu dini. Sebab sebuah perekonomian sebuah negara dikatakan maju dan mampu mensejahterakan rakyatnya tak hanya bisa dilihat dari sedikitnya impor yang dilakukan, tapi juga seberapa mandirinya negara tersebut terkait pengelolaan SDA dan SDM dalam negeri, ketahanan pangan dan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakatnya secara individu per individu.

Sedangkan faktanya Amerika tak bergeming, tak menganggap kerjasama bilateral Indonesia dengan sejumlah negara dengan menggunakan mata uang lokal  adalah ancaman. Sebab, sebagai negara pengusung kapitalis, ini menunjukkan hegemoninya terhadap negara-negara dunia ketiga masih cukup kuat.  Fakta Indonesia dengan Cina kerjasama LCS framework justru memberikan keuntungan berlipat ganda kepada Cina, dengan nilai kurs per 1 Yuan sama dengan  2.216,53 Rupiah Indonesia.  Harga impor akan lebih murah bagi Cina dan produk Cina akan semakin banjir di Indonesia. Jelas pengaruhnya akan sangat luar biasa terhadap pengusaha lokal. Apatah lagi pengusaha UMKM yang digadang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Bak pepatah, ayam mati di lumbung sendiri. Indonesia negara kaya, kerjasama bilateral yang dinilai mampu meningkatkan ekspor, namun bagaimana jika yang di ekspor adalah SDA mentah/baku, kemudian kita impor barang jadinya dengan harga yang lebih mahal? Bukankah ini jadi bukti bahwa kebijakan ini samasekali tak menyentuh kesejahteraan rakyat?

Perlu diingat pula, Dollar itu kan manifestasi bargaining kapitalisme, awalnya seluruh negara di dunia ini menggunakan mata uang emas, perak atau keduanya. Namun sejak AS dan negara-negara Eropa mengadakan perjanjian Briton word dengan inti kesepakatan  menghilangkan emas sebagai cadangan mata uang dan diganti  fiat money (uang kertas), maka sejak itulah masalah keuangan dan perdagangan internasional mengalami gangguan.  Semua bermula dari anggapan  AS yang memaksakan bahwa emas adalah komoditas dan bukan alat tukar, sementara sifat uang kertas yang kini digunakan dunia sangatlah tidak stabil sebagaimana emas dan perak. Dominasi itu tak akan bisa hancur kecuali dengan tandingan sistem yang lebih baik dari kapitalisme.

Perjanjian dagang bilateral dengan cina memakai mata uang masing-masing sebenarnya tak  ada kelebihannya, Cina malah makin mendapatkan  banyak keuntungan karena selisih kurs kedua mata uangnya lumayan banyak. Kembali Indonesia hanyalah pasar bagi Cina. Dan di masa kejayaan Islam, pemakaian mata uang lokal sudah lazim dilakukan, meskipun negara Islam menggunakan mata uang emas dan perak namun masih menggunakan emas dari Romawi dan Perak dari Persia.

 Hanya pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, negara Daulah resmi menggunakan mata uangnya sendiri, tetap dengan standar mata uang emas dan perak namun dengan cetakan dan kadar timbangan yang lebih syar’i. Sekaligus ini melegetimasi bahwa negara Daulah adalah negara ula atau dominan kala itu, sehingga bisa “memaksa” negara-negara lain dalam bertransaksi dengan menggunakan mata uang emas dan perak. Namun sisi positifnya, tak pernah dunia mengalami inflasi atau gangguan dalam pasar internasional.

Kemudian jika dikaliam sebagai pendorong ekspor selain apa yang  telah penulis tulis di atas kita pun dihadapkan fakta para  menteri yang malah berlomba banyak impor, lebih kejinya tepat saat petani mulai panen raya, dimana stok dalam negeri akan mampu dipenuhi. Sehingga alasan stok dalam negeri tak stabil adalah hoax belaka, hal itu hanyalah kamuflase penguasa untuk menutupi kelemahan diri di hadapan para investor. Mereka hanya berpikir bagaimana mengenyangkan perut sendiri atau partainya, sementara rakyat sangat terbebani ketika akses perekonomian mereka kian dipersempit oleh negara.

Solusi Tuntas Hanya Kembali Kepada Syari’at Islam

Secara signifikan memulihkan perekonomian itu khayali, sebab sifat dasar sistem kapitalisme sangatlah eksploitatif. Mata uang Dollar adalah alat untuk penjajahan di negara-negara yang kaya sumber daya alam namun tak memiliki bargaining posisi di mata dunia. Kalaulah Indonesia bergabung dalam organisasi dunia seperti G20 dan lainnya hanyalah pemerah gincu di bibir belaka, pada faktanya, agar Indonesia lebih mudah dikendalikan oleh AS.  Maka tidak ada cara lain kecuali dengan mencabut sistem kapitalisme ini dan berganti kepada syari’at Islam. Sistem yang diperintahkan Allah Sang Pemilik dunia dan seisinya sebagaimana firmanNya yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan.” (QS Al Baqarah : 208).

Syariat Islam yang telah diterapkan secara totalitas (Kaffah) dalam bentuk kehidupan bernegara oleh Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin, berikut para khalifah-khalifah selanjutnya adalah bukti keberhasilannya. Sebagai pemeluk Islam yang taat maka tak akan berusaha menyelisihi perintah dan pilihan ini. Sistem ekonomi Islam hanya bertumpu pada pengelolaan kepemilikan umum dan negara dan dari sisi negara akan optimasi penjaminan kebutuhan dasar rakyat baik baik berupa membuka lapangan kerja baru, penyuluhan, pendampingan oleh ahli di bidangnya, pemberian negara dan lain sebagainya. Intinya adalah untuk mewujudkan ketahanan di dalam negeri dan wibawa di luar negeri. Wallahu a’ lam bish showab. **

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita