Kamis, 21 Oktober 2021

Red List dihapus, Siapa yang diuntungkan?

Red List dihapus, Siapa yang diuntungkan?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Swamedium.com-Dalam pertemuan tinggi di Sidang Majelis Umum PBB ke 76 di New York, Jumat (24/9/2021) malam waktu AS, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan  sudah melakukan pembahasan isu dengan 18 negara membahas beberapa isu. Salah satunya terkait penanganan Covid-19. Dia mengatakan situasi Covid – 19 di Indonesia sudah semakin membaik karena berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Baik berupa vaksinasi maupun aturan terkait protokol kesehatan. Retno Marsudi meminta petinggi negara sahabat untuk menghapus Indonesia dari daftar merah perjalanan (red list).

Hal ini karena posisi positivity rate di Indonesia jauh lebih baik yaitu berada di bawah rata-rata 2%. Ini di bawah standar WHO sebesar 5%, dimana sebelumnya sempat mencapai titik 31% (cnbcindonesia,26/9/2021).  Kepada beberapa negara yang masih menerapkan daftar merah  larangan masuk (red list) bagi WNI, Retno meminta untuk segera dicabut. Seperti contohnya Perancis yang sudah mengeluarkan Indonesia dari red list.

Posisi Positivity di Bawah Rata-rata tak Ada Jaminan Aman

Memang kurva penyebaran Covid-19 sudah lebih landai dibanding dengan beberapa bulan sebelumnya, walau sebenarnya mengabaikan fakta bahwa yang masuk ke Indonesia bukan lagi Virus Corona 19 sebagaimana jenis awal yang masuk, namun sudah mutan, bahkan jenis yang lebih ganas. Gejalanya tak tampak, namun lebih mematikan.  Point’ pentingnya, pemerintah tidak mengindahkan itu, malah lebih resah karena Bali kehilangan “pesona” akibat virus Corona-19 dan masuk dalam red list perjalanan internasional.

Lantas permintaan dihapus dari daftar red list (zona merah internasional) untuk kepentingan apa dan siapa? Tentu sektor pariwisata yang dimaksud. Terutama Bali memang mengalami kerugian luar biasa. Menurut catatan BPS kunjungan wisatawan mancanegara awal tahun 2021 hanya 10 kunjungan, atau turun 99.998 persen dibandingkan catatan pada Januari 2020 yang sebanyak 536. 611 kunjungan. Dan di Desember 2020 saat pandemi juga melanda Bali, kunjungan makin menurun hingga 93, 33 persen. Kemudian di kuartal terakhir tahun ini,  Pemerintah berencana membuka penerbangan internasional di Bandar Udara (Bandara) I Gusti Ngurah Rai Bali, tepatnya  mulai 14 Oktober 2021. Dan pemerintah menjanjikan wisatawan mancanegara terbang ke Bali memakai penerbangan langsung tanpa transit.

“Sudah diputuskan pada hari yang baik sesuai tanggal kearifan lokal Bali, itu pada tanggal 14 Oktober akan dibuka penerbangan internasional wisatawan mancanegara untuk masuk ke Bali untuk beberapa negara yang resiko COVID-nya rendah dan penerbangan langsung dari negara yang akan membuka dengan Provinsi Bali. Jadi tidak ada transit di Jakarta,” kata Gubernur Bali Wayan Koster  (detik.com,5/10/2021).

Wayan juga menyebut, keberhasilan ini atas upaya dan kerja keras semuanya yang ada di Bali, termasuk  dari pemerintah pusat. “Sekarang yang meninggal sudah 1 digit. Kemarin yang meninggal sudah 3 orang, jadi sudah kecil dan kita berharap akan terus lebih baik situasi ini,” harapnya. Keputusan ini makin mengurucut sebab menurut Wayan, kasus COVID-19 yang meninggal kini juga sudah berada di angka satu digit. Wisman yang terbang ke Bali juga harus memenuhi berbagai syarat perjalanan, yakni harus sudah divaksin dosis kedua, sudah dites PCR H-3, mengisi aplikasi e-Hac yang juga terintegrasi dengan PeduliLindungi serta mengisi aplikasi milik Bali (detik.com,6/10/2021).

Selain Menteri Erick Tohir yang diminta  Wayan untuk mempersiapkan Bandara , Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan, “Negara yang akan kita buka seperti Korea Selatan, China, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, kemudian New Zealand (Selandia Baru),” (detik.com5/10/2021). Dari fakta betapa kompaknya pemerintah mengusahakan penghapusan red list karena Bali sebagai ikon wisata dunia menjerit, pendapatan berbagai pihak khususnya pengelola pariwisata sudah mengering sehingga butuh secepatnya mendulang rupiah kembali.

Pernahkah terlintas, bahwa kebijakan pembukaan kembali pintu wisata Bali dan bisa jadi segera menyusul wilayah lain di Indonesia bisa memicu penularan varian baru? Karena negara asal wisata mancanegara juga belum bebas covid bahkan berkembang banyak varian baru. Hingga syarat masuk yang dilunakkan adalah rangkaian kebijakan menarik masuk wisatawan mancanegara yang bisa dipastikan tak akan merubah keadaan menjadi lebih aman, justru Indonesia seharusnya dalam kondisi siaga. Pariwisata bukanlah kepentingan ekonomi mayoritas rakyat tapi hanya menguntungkan segelintir pebisnis (konglomerasi hotel-pengelola tempat wisata)

Cabut Kapitalisme, Kesejahteraan Hakiki Pasti Terwujud

Semestinya pendapatan negara tidak hanya bertumpu pada pariwisata. Sektor industri dari pengelolaan SDA sangat mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, tak sekadar hoax, banyak negara maju hari ini yang pendapatan mereka bukan tertumpu pada pariwisata, melainkan industri dan aspek produksi lainnya.  Mereka mutlak menguasai teknologi terkini yang memudahkan rakyatnya mengelola pertanian, tekstil, dan industri lainnya, termasuk persenjataan. Tingkat ekspor mereka juga tinggi dibanding impor sebab produksi berlimpah karena kombinasi pendidikan tinggi, keamanan yang cukup dan akses perekonomian yang diselenggarakan negara.

Sayangnya negara-negara maju tak memiliki akidah dan ideologi yang shahih, sehingga mereka bertindak sebagai imperium kepada negara lain, termasuk Indonesia. Menjajah menjadi gaya hidup mereka. Inilah yang disebut negara menggunakan sistem kapitalisme demorasi,  padahal ketika Indonesia juga meratifikasi sistem kapitalisme , telah sukses membuat Indonesia mandul dalam mengurusi kekayaan alamnya, bahkan kehilangan kedaulatan karena terus menerus membuka pintu kepada investor dan terjebak dalam berbagai perjanjian dengan negara kafir, pelaku sejati kapitalisme. Padahal perjanjian itu tak lebih dari upaya penjajahan dengan gaya baru, Neo imperialisme. Yang sukses membuat Indonesia mati kutu. Mungkin pemerintah saat ini sudah berhasil menghentikan tangis para investor pariwisata, namun gagal sepenuhnya membuat rakyatnya nikmat makan dan tidur. Dimana penanganan pandemi belum berakhir  dan biaya hidup sangatlah tinggi, tak setiap individu mampu merasakannya. Akar permasalahan harus dicabut dan diganti dengan aturan syariat. Dari Sang Pemilik Kehidupan yang tak memiliki kepentingan apapun. Wallahu a’ lam bish showab. **

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita