Kamis, 02 Desember 2021

COP26, Optimisme atau Pesimis yang Nyata bagi Dunia?

COP26, Optimisme atau Pesimis yang Nyata bagi Dunia?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Swamedium.com-Greenpeace Indonesia menyebut pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT PBB terkait perubahan iklim (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11), adalah omong kosong belaka. Sebab, Greenpeace menilai seluruh pernyataan dalam pidato itu tak menggambarkan realitas secara utuh.

“Boleh dikatakan bahwa klaim-klaim Jokowi seluruhnya adalah omong kosong,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, M Iqbal Damanik dalam konferensi pers daring, Selasa (republika.co.id,2/11/2021).

Padahal, kata dia, dalam 10 tahun terakhir laju deforestasi tetap tinggi. Periode 2011 hingga 2019, deforestasi mencapai 4,8 juta hektare. Lebih tinggi dari pada periode sebelumnya, yakni 2,45 juta hektare pada periode 2003 – 2011. “Artinya, deforestasi di Indonesia itu tidak bisa ditangani dengan baik,” kata Iqbal.

Bahkan, lanjut dia, terdapat areal hutan yang masuk konsesi perusahaan, yang terbakar berulang pada 2015, 2019, dan 2021. Area konsesi yang terbakar berulang itu terdapat di beberapa titik di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. “Artinya, kebakaran hutan tidak bisa diklaim Jokowi sebagai keberhasilan,” ujar Iqbal.

Lebih jauh, Iqbal juga menyebut pidato tersebut adalah pertanda buruk bagi Indonesia. Sebab, pidato itu mengisyaratkan Indonesia tidak akan beralih dari industri ekstraktif. Salah satu contohnya, adalah ketika Jokowi menyebut Indonesia akan memanfaatkan bio fuel dalam upaya mengurangi emisi. “Ketika target bio fuel ingin dicapai oleh Indonesia, maka dibutuhkan sekitar 9 juta perkebunan sawit baru di Indonesia,”.

COP26 dan Hipokrisi Rezim Kapitalisme Global

Perubahan iklim dianggap sudah menjadi bom waktu terjadinya kiamat ekologis sehingga COP26 dianggap sangat urgen utk menarik komitmen semua pihak dan negara dalam rangka menurunkan emisi karbon dan termasuk deforestasi.

Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021, juga dikenal sebagai COP26, adalah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26. Acara ini digelar di Glasgow, Skotlandia, antara 31 Oktober dan 12 November 2021, di bawah kepresidenan Alok Sharma. (Wikipedia).

Pada 1992, PBB menyelenggarakan acara besar di Rio de Janeiro, Brasil, yang disebut Earth Summit. Dalam acara tersebut, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) diadopsi. Saat ini, perjanjian tersebut memiliki 197 penandatangan.

Sejak 1994, setiap tahun PBB telah mempertemukan hampir setiap negara di bumi untuk mengikuti KTT iklim global atau COP, yang merupakan singkatan dari Conference of the Parties. Seharusnya, tahun 2021 menjadi COP global ke-27. Namun karena pandemi Covid-19, pelaksanaan COP tertunda setahun. Oleh karenanya, tahun ini digelar COP ke-26 dan disebut sebagai COP26.

Dalam COP26, delegasi juga bertujuan menyelesaikan “Paris Rulebook” atau aturan yang diperlukan untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris, dimana negara di dunia sepakat membatasi pemanasan global tidak melebihi 2 derajat Celsius, idealnya 1,5 derajat Celsius, serta meningkatkan pendanaan aksi iklim.   Kali ini, mereka perlu menyepakati kerangka waktu umum untuk frekuensi revisi dan pemantauan komitmen iklim mereka. Dan pada COP26 kali ini merupakan kesempatan penting untuk mewujudkan aturan-aturan guna mencapai Perjanjian Paris.

Sayangnya realita menunjukkan bahwa setiap negara punya kepentingan memenangkan kepentingan masing-masing. Baik untuk menunda tenggat pencapaian emisi zero, menghalangi ekspansi industri negara lain, menawarkan teknologi hijau ataupun menolak penghapusan komitmen-komitmen sebelumnya.

Sebagai contoh Cina, India, Amerika dan Australia, dimana negara-negara ini sangat bergantung terhadap batu bara, sehingga mereka tak ikut menandatangani komitmen untuk tak membangun PLTU baru dan keluar dari batu bara. Seluruh perindustrian mereka, sangat bergantung pada pasokan batubara, dampaknya jika dikurangi adalah berkurangnya tingkat kesejahteraan rakyatnya dan matinya roda perekonomian. Kita tahu Amerika adalah salah satu negara terbesar industrinya.

Senator AS dari partai Demokrat, Joe Manchin yang merupakan pendiri dan pemilik perusahaan pialang batu bara, telah menentang beberapa langkah iklim dalam undang-undang tersebut. Hal itu dengan mudahnya dilakukan, hanya karena memiliki kekuasaan, sedangkan Indonesia, Vietnam, Polandia dan sekitar 190 negara lainnya “terpaksa” menandatangani komitmen ini. Mayoritas juga berkomitmen menghentikan investasi proyek PLTU baru di luar negeri.

Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan target India untuk mencapai emisi karbon nol bersih (net zero) pada 2070 atau dua dekade lebih lama dari tenggat waktu yang disebut para ilmuwan diperlukan untuk mencegah dampak perubahan iklim. Pernyataan ini dilontarkannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, Senin (cnbcindonesia,1/11/2021) lalu.

Modi membela India yang telah berpegang teguh pada janji iklimnya “dalam semangat dan di atas kertas”. Menurutnya lagi, negaranya mencakup 17 persen dari populasi dunia, tetapi hanya bertanggung jawab atas 5 persen dari emisi global.

Sangat terlihat, justru negara-negara besar yang memiliki industri besar pula tak komitmen, bahkan benar-benar hanya mengakui kepentingannya sendiri.  Wakil direktur untuk program lingkungan dan masyarakat di lembaga think-tank Chatham House London, Antony Froggatt, mengatakan komitmen yang diumumkan di COP26 tersebut menjadi perhatian karena absennya sejumlah negara yang bergantung pada batu bara.

Ironinya negara industri yang menggagas KTT ini adalah penghasil terbesar emisi, membiarkan kaum kaya, para Kapitalis, melontarkan jutaan ton emisi karbon untuk memuaskan nafsu materialistik mereka, sedangkan negara berkembang bertugas membersihkan hingga tuntas. Kalau bukan jongos apalagi sebutan yang pantas?

COP26 tak lain hanya menegaskan bahwa memang nyata ada hipokrisi rezim kapitalis global. Yang mengkampanyekan perubahan ilkim seakan bom kiamat yang jika negara-negara di dunia ini tidak bergabung akan benar-benar terjadi. Namun, sayangnya, kembali kita terjebak dalam ilusi kapitalisme. Sebab, yang disasar hanya kemanfaat saja dengan kemudian menyerukan perubahan energi dari berbahan fosil kepada energi bersih yang berbahan terbarukan.

Saatnya kembali kepada solusi Islam

Disinilah perlunya kita  menyuarakan solusi Islam dalam mengatasi krisis iklim dan penyelamatan alam. Sebab, meskipun memang kini dampak dari perubahan iklim itu merugikan banyak negara, baik material maupun nyawa manusia, namun tak ada seorangpun yang bahas bagaimana ketamakan kapitalis dalam mengeksplore alam, demi memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam pandangan kapitalis, kebahagiaan adalah sebanyak mungkin memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia, padahal, fakta banyak berbicara berlimpahnya materi samasekali tidak berkorelasi dengan kebahagiaan. Banyak di negara maju yanh justru menunjukkan angka depresi hingga bunuh diri sangat tinggi. Angka itu tak hanya muncul dari kalangan biasa namun juga artis yang notabene publik figur. Tentu terkenal dan hartanya banyak.

Maka, ini menuntut peran negara dalam menjaga akidah rakyatnya, agar tidak bergeser bahkan menghalalkan segala cara asalkan senang, seharusnya bisa lebih bijak untuk memilah mana kebutuhan dan mana keinginan. Di luar Islam, hal ini memang sulit terwujud, sebagai salah satu faktor produksi, iklan atau promosi adalah sebuah keharusan, agar sebuah produk laku. Industri iklan tak urung juga menyumbang tingkat konsumtif rakyat, bahkan merambah kepada egoissentris, merasa lebih diakui jika sudah memiliki barang yang limited edition.

Dalam, Islam, setelah menjamin akidah umat terjaga, kemudian berlanjut pada penjaminan kesejahteraannya. Haram hukumnya jika barang yang seharusnya dimiliki oleh rakyat banyak dikuasai oleh satu orang saja atau satu perusahaan saja, maka negaralah yang mengelola, hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Jikapun rakyat harus membeli, seperti BBM tentu dengan harga murah.

Negara juga akan mengutamakan kelestarian lingkungan, tidak asal eksplore bahkan sangat mendukung energi bersih dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan memberdayakan para ilmuwan. Hal ini tentu berafiliasi dengan pendidikan yang shahih, sehingga mengeluarkan output berkualitas pula. Yang siap berbakti kepada negara dan negarapun menghargai keilmuan mereka.

Negara tidak akan bekerja sama dengan asing terutama kufar dalam hal kebijakan dalam negerinya. Sehingga urusan rakyat, ketahanan pangan dan swasembada lainnya dipenuhi negara. Sebab sejatinya perjanjian dan kerjasama dengan negara kafir hanyalah jalan bagi mereka untuk menguasai kaum Muslim dan Allah SWT melarang keras.

“…Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. QS. An-Nisa’ : 141. Inilah sumber persoalan yang kini menjadi momok bagi bangsa-bangsa di dunia. Landasan kapitalisme adalah sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Meniscayakan pengaturan maslahat manusia hanya berdasar kepentingan sebab itulah yang keluar dari benak manusia yang akalnya terbatas, lemah dan butuh kepada yang lain.

COP26, bisa dikatakan sebagai proyek gagal, sebab selamanya tak akan bisa menghadirkan optimisme, melainkan pesimisme sebab jalan atau solusi yang diambil hanyalah abal-abal, tipu muslihat kaum Kapitalis yang diwakili AS, Cina dan India, industrialisasi mereka dijalankan bak peribahasa lempar batu sembunyi tangan. Mereka yang memulai, namun mereka yang mengingkari. Mundur dari kesepakatan sama saja tak mau berkomitmen, saatnya kita mengupayakan yang pasti-pasti saja, yaitu meletakkan kedaulatan di tangan syara, Allah SWT, sebagai Sang Khalik dan Mudabbir. Wallahu a’ lam bish showab.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita