Jumat, 03 Desember 2021

Kehilangan Hak Tanah Adat, Kepala Suku di Papua Surati Jokowi

Kehilangan Hak Tanah Adat, Kepala Suku di Papua Surati Jokowi

Jakarta, Swamedium.com – Kepala Suku Awi Wamuar, Christomus Awi Wamuar besok akan menemui Presiden Joko Widodo dan Kapolri. Diwakili sang pengacara dirinya akan menyampaikan surat pengaduan karena tanah adat miliknya di Papua diduga sudah diambil pihak lain secara ilegal.

Banner Iklan Swamedium

“Besok saya akan menyerahkan dua surat, pertama untuk Bapak Presiden Joko Widodo, supaya bisa memberikan perhatian terhadap hak-hak adat, khususnya tanah adat di Tanah Papua,” ujar kuasa hukum Kepala Suku Awi Wamuar, Cristomus Awi Wamuar, Jusuf S Timisela kepada wartawan, Kamis (18/11/2021).

Jusuf menjelaskan, permasalahan ini muncul saat Cristomus coba menegaskan tanah adat milik sukunya. Kliennya itu justru kini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Papua.

Awalnya, Cristomus membersihkan tanah seluas 42 hektar di Desa Holtekamp, Kecamatan Muara Tani, Jayapura itu. Tiba-tiba datang seseorang yang mengaku memiliki tanah tersebut bermodalkan dua sertifikat. Perempuan bernama Monika B Samallo itu, juga mengaku ayahnya, Obi Samallo, merupakan Kepala Suku Haay.

Karena aktivitasnya tadi, Cristomus kemudian dilaporkan ke polisi hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

“Penyidik Unit III Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Papua menetapkan klien saya sebagai tersangka, pasal pengrusakan Pasal 406 KUHP,” kata Jusuf.

Padahal, menurut dia laporan bernomor: LP/264/XI/RES.1.0/SPKT POLDA PAPUA, yang dibuat Monika, awalnya menyangkakan terlapor dengan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 385 KUHP. Namun, pada tanggal 12 November 2021 kliennya dipanggil sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 406 KUHP. Hal ini dinilai Jusuf aneh atau janggal, sebab Cristomus sebelumnya tak pernah diperiksa dalam kasus dengan sangkaan Pasal 406 KUHP.

Atas itu, surat terbuka tersebut juga dilayangkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Agar Jenderal Sigit bisa turut memberikan perhatian terhadap permasalahan ini, sehingga rasa keadilan kliennya bisa tercapai.

“Oleh karena itu saya datang dari Papua, ingin menyerahkan surat terbuka ini juga kepada Bapak Kapolri,” jelas Jusuf.

Dilokasi terpisah, Pakar Hukum Agraria dan Hukum Adat, DR. Aartje Tehupeiory menyatakan persoalan agraria dan hak adat adalah hal yang sangat serius. Bahkan dia mengulas perampasan tanah hak adat oleh para mafia tanah sudah terjadi sekian lama. Representasinya kata Aartje dimana Negara harus hadir guna melindungi hak-adat.

“Regulasi hukum adat berdasarkan pandangan saya ada yang hilang dan tak sejalan dengan konstitusi UUD’45. Permasalahan tersebut kerap muncul di berbagai wilayah bangsa ini karena kurangnya pemahamanan kepemilikan tanah adat, bahwa setiap Pemerintahan Daerah mulai dari tingkat Kecamatan, sampai Gubernur harus mampu melindungi hak-hak adat. “Kata Aartje di gedung LPPM Universitas Kristen Indonesia, Kamis (18/11/2021).

Dia juga menyebut perlunya Rancangan Undang Undang (RUU) Hak Adat atau Ulayat yang di Sahkan DPR RI guna melindungi segenap tanah dan hutan desa milik adat. “Hukum adat adalah hukum positif yang memiliki ketetapan pasti. Untuk itu, kami bersama rekan-rekan yang memiliki kepekaan dan kepedulian dalam membangun nilai-nilai luhur bangsa sedang melakukan uji materi soal itu, dan segera akan mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPR guna tersusunnya dan di Sahkannya RUU Hak Adat. “Jelasnya.

Disinggung persoalan tanah adat di Papua, tepatnya di Kampung Nafri Kota Jayapura yang kini sedang berperkara dan telah viral di dunia media sosial atas hilangnya Hak adat perlu dilakukan ketelitian dan pendataan yang sebenar-benarnya.

Lebih rinci diulas Aartje dengan munculnya 50 sertifikat hak milik atas nama peroangan yang dikeluarkan BPN Kota Jayapura pada tahun 2009, Aartje mengatakan perlu adanya peninjauan kembali dan pendataan atas data dan berkas-berkas kepemilikan tanah adat berdasarkan ketentuan dan aturan yang ditetapkan sesuai pengakuan dari masyarakat adat.

“Menyoal munculnya sertifkat hak milik yang diterbit BPN Kota Jayapura harus dilakukan pendataan ulang untuk memperoleh keabsahan atas kepemilikan tanah adat itu, terutama adanya surat pelepasan atau pelimpahan atas tanah adat dari kepala suku-suku disana, itupun harus melalui proses yang tidak mudah. “Beber Aartje.

Jika terbitnya sertifikat hak milik tanpa didasari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pengakuan Sah masyarakat Adat dan para kepala suku adat, Aartje menegaskan 50 sertifikat yang muncul itu bisa dikatakan cacat administrasi.

“Sertifikat yang sudah diterbitkan BPN atas peralihan dari tanah adat kepada kepemilikan perorangan bisa dibatalkan, asalkan melalui proses uji validasi pendataan yang sesuai dengan prosedural, dan terbitnya sertifikat-sertifikat hak milik itu cacat administrasi. “Ungkapnya.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita