Kamis, 02 Desember 2021

Jadi Korban Mafia Tanah, Warga Bekasi Lapor Komnas HAM

Jadi Korban Mafia Tanah, Warga Bekasi Lapor Komnas HAM

JAKARTA –  Tumini Ali, SH dan pemegang hak atas  bidang tanah yakni Umi Oktovia Lia Kartini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Ir. Andi Darti, SH., MH  mengadukan nasibnya ke Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Banner Iklan Swamedium

Pasalnya, lahan seluas 200 meter persegi  serta 3 bangunan toko miliknya yang berlokasi di Jalan Bagol No. 34 Rt. 004- Rw. 005, Jatiluhur, Jatiasih,Bekasi, telah dieksekusi yang diduga akibat ulah mafia tanah.

“Saya datang ke Komnas HAM ini untuk meminta perlindungan hak-hak saya yang dizolimi oleh KPN Bekasi, Juru Sita, dan Mafia Tanah,” ujar Tumini kepada awak media saat melakukan konferensi pers di Komnas HAM, Jumat, (19/11).

Dirinya meminta Komnas HAM melakukan pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa eksekusi lahan dan bangunan toko miliknya yang terjadi pada Kamis, 11 November 2021.

Dalam laporannya kepada Komnas HAM,  Tumini Alimenyampaikan bahwa pada tanggal  03 November 2021,  anaknya yang bernama Umi Oktovia Lia Kartini ada menerima surat dari Pengadilan Bekasi perihal : Pelaksanaan Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.179/Pdt.G/ 2015/ PN.Bks Jo. No. 93/Pdt/2017PT.Bdg Jo. No. 1793 K/Pdt/2018 yang dialamatkan kepada anaknya  yakni  Termohon Eksekusi II yang bernama UMI Oktovia Lia Kartini.

“Namun, setelah saya cermati ternyata pihak yang melayangkan surat pemberitahuan eksekusi tersebut bukan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi akan tetapi dari pihak Pemohon Eksekusi sendiri yakni saudara Yohannes Cornelis. K  atau biasa dipanggil Cornel,”  jelasnya

Lebih jauh dirinya mengungkapkan beberapa hal yang menurutnya ganjil, saat saya memaksa bertemu Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang difasilitasi oleh Haryanto selaku Juru Sita yang diperintahkan untuk menjalankan eksekusi ini ternyata sudah ada Cornel dan istrinya yakni Rosmawati Siregar yang juga dipersilahkan masuk ruangan KPN Bekasi dan bahkan Rosmawati  yang nyata-nyata bukan pihak dalam perkara No. 179/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo. No. 93/ Pdt/2017PT.Bdg Jo. No. 1793 K/Pdt/2018 oleh KPN Bekasi malah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berbicara, bahkan KPN Bekasi tidak berusaha menghenti-kan atau melarang Rosmawati yang marah-marah tanpa alasan yang jelas.

KPN Bekasi terkesan membiarkan Rosmawati yang marah-marah tidak jelas tersebut,  sementara ibu Ir. Andi Darti, SH. MH selaku Kuasa Hukum Termohon Eksekusi II yakni Umi Oktovia Lia Kartini sudah berkali-kali meminta kepada KPN Bekasi untuk menyuruh keluar ibu Rosmawati namun permintaan ibu Andi tidak digubris.

Fakta lainnya, sampai dengan dijalankannya eksekusi ini, Termohon Eksekusi II-Umi Oktovia Lia Kartini yang adalah pemegang hak atas tanah yang dimohonkan eksekusi ternyata tidak pernah menerima aanmaning (teguran) dari Pengadilan Negeri Bekasi,  karenanya patut diduga bahwa Ketua PN. Bekasi dan Juru Sita PN. Bekasi dengan sengaja telah mengabaikan hak-hak Termohon Eksekusi.

Perihal surat-surat bukti tersebut adalah palsu adalah sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang baru saya terima sekitar  3 (tiga)   minggu yang lalu dan berdasarkan LP dari Polres Bekasi Kota, oleh karenanya Ibu Andi meminta agar pelaksanaan eksekusi ditunda sampai persoalannya jelas.

Saya memohon kepada Presiden- Bapak Jokowi,  Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan DPR RI serta Polri untuk segera turun ke lokasi eksekusi dan segera mengambil tindakan tegas kepada KPN Bekasi dan Jurusita PN Bekasi serta Cornel, istrinya dan pengacaranya serta Surya Kencana.

Sementara, Ir. Andi Darti, SH. MH selaku Kuasa Hukum dari Pemegang Hak yakni Umi Oktovia Lia Kartini memaparkan bahwa kasus ini diotaki oleh sejumlah mafia tanah yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan dari pemilik asli dengan cara pura-pura menggugat pemilik asal yakni Surya Kencana.

“Padahal yang sebenarnya adalah Cornel bekerjasama dengan Surya Kencana menggugat tanah atau bangunan klien saya yang nyata-nyata sudah punya sertifikat, mereka bersepakat untuk mendapatkan bagian dari tanah yang disengketakan,” ujarnya.

Lebih jauh Andi Darti menuturkan praktik mafia tanah yang dilakukan oleh Cornel adalah dengan cara bekerjasama dengan pihak pemilik tanah asal yakni Surya Kencana yang diminta untuk mengakui bahwa sebagian bidang tanah yang telah dibeli oleh Tumini yang diatasnamakan Umi Oktovia Lia Kartini seakan-akan oleh Surya Kencana telah terlebih dahulu dijual kepada Cornel, sementara di lain kesempatan Surya Kencana menyatakan tidak pernah melakukan Jual Beli tanah dengan Cornel dan Surat Pernyataan Jual Beli serta Kwitansi Jual Beli yang diajukan oleh Cornel sebenarnya ditandatangani pada tahun 2014.

Jadi disini, Cornel, istrinya, Surya dan Pengacaranya bekerjasama menggugat tanah atau bangunan yang punya sertifikat dengan kesepakatan di antara mereka untuk mendapatkan bagian dari tanah yang disengketakan, terang Andi.

Kemudian lanjut Andi,  Cornel, istrinya, Surya dan Pengacaranya mengklaim bahwa pemegang hak yakni Umi Oktovia Lia Kartini  selaku  pihak  yang telah menduduki tanah dan bangunan telah mengubah atau menggeser dan menghilangkan patok tanda batas tanah dan fakta rekayasa itu pula yang dituangkan dalam gugatan.

Cornel dan istrinya juga menggunakan jasa preman untuk menguasai objek tanah, dengan cara memagar dan mendirikan bangunan di atasnya, kemudian melakukan gugatan yang menimbulkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang isi putusannya didasarkan pada 2 (dua) lembar surat palsu, kemudian putusan dengan amar yang menyebutkan 2 (dua) surat palsu tersebut oleh Cornel dan pengacaranya dimohonkan eksekusi.

Menurut Andi, pihak Cornel, istrinya dan Surya awalnya hanya pura-pura atau bersandiwara saja.  Mereka membuat skenario  bahwa Surya Kencana telah meminjam sejumlah uang untuk usaha ayam sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Cornel dan Surya tidak sanggup mengembalikan hutangnya kepada Cornel, karenanya dibuatlah kesepakatan bahwa hutang Surya Kencana  tersebut dikonversi dengan tanah dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) per meter, jadi dengan hutang tersebut,  Cornel mendapatkan tanah seluas 200 meter persegi dan bidang tanah yang ditunjuk sesuai Kwitansi yang tertera dalam amar putusan PN Bekasi terletak di Jalan Bagol  No.  75,   tapi mengapa yang diakui malah tanah SHM milik klien saya yang nyata-nyata terletak di Jalan Bagol No. 34.

“Mereka tidak sempurna dalam bersandiwara dan membuat surat palsu, ini sungguh memalukan,” tutur Andi.

Selain itu perlu saya tambahkan beberapa point berkaitan dengan pelaksana eksekusi yakni, eksekusi yang dilaksanakan Tidak Sah karena Surat Penetapan Eksekusi yang dibacakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi ternyata Foto Copy.

Batas-batas yang dieksekusi bukan diukur dan dipatok oleh BPN tetapi oleh preman yang dibayar oleh Cornel Batas-batas yang diukur dan dipatok oleh preman bayaran ternyata berbeda  dengan batas-batas yang diuraikan pada Penetapan Sita.

Jadi ibu Tumini Ali dan putrinya yakni Umi Oktovia Lia Kartini telah menjadi korban dari mafia tanah. Tanah seluas 200 meter persegi miliknya diklaim oleh Cornel, tak tanggung-tanggung Umi Oktovia Lia Kartini selaku pemegang hak harus menghadapi gugatan dari Cornel dan Surya selaku Tergugat I membenarkan gugatan Cornel.

“Cornel menggunakan dokumen palsu guna mengklaim lahan tersebut dan setelah lepas dinyatakan menang, Cornel yang tidak dapat membantah soal bukti palsunya tersebut malah memaksakan eksekusi dan Ketua PN. Bekasi yang juga mengetahui fakta itu pun malah mempercepat eksekusi,”tutupnya

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita