Kamis, 02 Desember 2021

Longgarnya Aturan, Miras Jadi Polemik

Longgarnya Aturan, Miras Jadi Polemik

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Swamedium.com-Cerita minuman keras tak pernah lekang oleh zaman di negeri ini. Pun ketika tampak nyata dampak negatifnya, tetap saja menyimpan celah bagi mereka yang mengatasnamakan bisnis. Mirassantika (Minuman Keras Shabu dan Narkotika) sebuah judul lagu dari Raja Dangdut, Rhoma Irama yang pernah tenar, kini bukan lagi sebuah syair dalam lagu, namun fakta. Terjadi begitu dekat dengan lingkungan kita, dikonsumsi tua muda, pria wanita dan tak lagi tabu diperdagangkan.

Diperparah dengan Permendag RI No.20 tahun 2021 tentang kebijakan dan Pengaturan Impor. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut sama dengan melonggarkan aturan terkait masukkan miras. Sungguh ironis, Indonesia dengan penduduknya mayoritas beragama Islam namun begitu toleransi dengan barang yang diharamkan dalam agamanya.

Menurut Ketua MUI Cholil Nafis dalam keterangannya, Permendag ini memang memihak kepentingan wisatawan asing agar datang ke Indonesia, tetapi merugikan anak bangsa dan pendapatan negara. “Kerugian negara terletak pada perubahan pasal 27 Permendag tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengecualian bawaan minuman beralkohol (minol) boleh di bawah 1000 ml menjadi longgar di Permendag No. 20 tahun 2021 bahwa minol bawaan asing boleh 2500 ml. Pastinya ini menurunkan pendapatan negara,”. Cholil Nafis berharap, Kemendag tak hanya memikirkan kepentingan wisatawan asing, tetapi juga anak bangsa  ( kumparan.com, 7/11/2021).

Longgarnya Aturan Pemicu Polemik

Dalam Pasal 50 Permendag Nomor 20 Tahun 2021, memang diatur mengenai ketentuan dalam peraturan menteri ini yang tidak berlaku terhadap impor, salah satunya minuman beralkohol. “Pengecualian terhadap impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha berupa minuman beralkohol sebagai barang bawaan penumpang untuk dikonsumsi sendiri,” demikian bunyi ayat 2 poin a pasal 50 Permendag Nomor 20 Tahun 2021.

Aturan dibuat semestinya untuk ditaati, aturan juga dibuat untuk mengatur urusan umat menjadi lebih baik, dalam aspek pendidikan, ekonomi terlebih dalam aspek sosial tentu sangat dibutuhkan aturan. Aspek sosial meniscayakan terjadi interaksi antar anggota masyarakat, jika dibiarkan begitu saja maka akan terjadi kezaliman.

Minuman keras adalah salah satu penyebab terbesar berbagai kezaliman seperti pencurian, pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya. Banyak data terpampang di kepolisian ataupun rumah sakit dimana penyebab utamanya adalah minuman keras. Maka, jika aturan dilonggarkan sementara sanksi diperingan bisakah tercipta keteraturan dalam masyarakat?

Bukankah tujuan hidup bermasyarakat adalah ketentraman sekaligus kesejahteraan. Dan ini bukan didapat dari pemahaman individualis liberalis sebagaimana yang banyak dianut hari ini. Prinsip kebebasan tanpa batas yang banyak diambil oleh masyarakat sekarang tak terkecuali kaum Muslim.

Pemerintah tak mau rugi, Disinilah klaim pemerintah sehingga butuh ada perubahan peraturan. Aturan disesuaikan maslahat pihak tertentu, siapa lagi jika bukan pemilik modal yang harus sudah menangguk untung dari dibukanya pariwisata pasca melandainya kasus Covid-19. Melonggarkan aturan artinya untung, sedang mengetatkan artinya rugi, tanpa peduli lagi bagaimana kepedihan rakyat yang kehilangan anggota keluarganya akibat miras.

Kita lihat pendidikan pun diarahkan kepada vokasi, jurusan ketrampilan dan siap kerja, salah satunya adalah pariwisata. Makin mendekatkan generasi muda pada kondisi rawan. Tak perlu memiliki generasi pemikir, inovator, terkini sain dan ipteknya, tangguh, bertakwa dan hanya memadukan keimanannya dengan menjadi Khalifah ( pengatur) di bumi, yang penting setelah sekolah adalah bekerja.

Solusi polemik ini tak bisa hanya dengan  penolakan komponen umat terhadap pelonggaran kuantitas miras, tapi harus menolak secara menyeluruh masuknya miras berapapun jumlahnya. Juga harus menentang produksi-distribusi miras dengan alasan apapun karena bertentangan dengan syariat. Harga mati bahwa standar kaum Muslim bukan sekular, tapi hanya syariat.

Penolakan pelonggaran ini akan hanya berefek himbauan, tak menyentuh hukum samasekali. Bahkan tak cukup menggugah kesadaran umat harus ada perubahan total. Dengan mencampakkan aturan hari ini yang mendua dan samasekali tak mengambil Islam. Terlebih jika  melihat para publik figur yang sangat enteng menjalani rehabilitasi adalah bukti ketidakadilan di negeri ini. 

Mereka tentu dengan mudah memilih rehabilitasi dengan bayaran uang mereka, sementara di wilayah lain di negeri ini, tak jarang hingga meregang nyawa, sebab selain tak ada pengetahuan tentang penangan miras juga hilangnya kepedulian masyarakat jika melihat kasus di lingkungan mereka.

Islam Melarang Setiap Orang Kehilangan akalnya

Dalam pandangan Islam, mabuk akibat miras adalah haram, sebab hal itu akan menjauhkan seseorang dari beribadah kepada Allah, bahkan shalat pun dilarang sebelum ia sadar dari mabuknya. Maka butuh adanya aturan yang menjamin agar setiap orang mampu mengendalikan akalnya dengan melarang produksi, konsumsi sekaligus distribusi setiap barang yang mengandung zat yang memabukkan.

Akal yang sehat adalah sandaran dari perbuatan yang shahih, jika akalnya rusak akibat konsumsi minuman keras terus menerus tentu bukan hanya pelaku yang rugi, namun juga keluarga, masyarakat dan negara. Tak ada yang bisa diharapkan dari generasi mabuk.

Maka, yang akan dilakukan oleh pemimpin yang menerapkan syariat adalah pertama mengobati mereka yang sudah terlanjur mabuk atau kecanduan. Memberikan sanksi tegas bagi para produsen, distributor dan konsumen terlebih jika telah terjadi pelanggaran hukum atau terjadi kriminalitas akibat minuman keras.

Ketiga membatasi peredaran minuman keras hanya dikalangan mereka yang tidak mengharamkan miras. Sementara di pasar umum yang berlaku adalah hukum syariat. Keempat, memberikan edukasi dan penguatan nafsiyah bahwa ketakwaan lebih penting daripada hawa nafsu, negara akan terus menerus memberikan gambaran yang jelas tentang visi dan misi manusia hidup di dunia ini. Sehingga mereka bisa fokus untuk terus produktif kegiatan yang bermanfaat.

Kelima negara akan mengawasi langsung jalur perdagangan luar negeri, agar tidak ada barang haram yang sengaja diperdagangkan oleh kaum Muslim secara umum. Dalam hal ini, negara dengan penguasa Muslimnya melihat setiap kerjasama dengan negara lain bukan kerjasama yang melemahkan. Melainkan kerjasama yang aktif untuk dakwah dan jihad. Di dalam negeri sendiri negara juga membuka peluang mencari nafkah halal yang itu mudah diakses setiap yang membutuhkan.

Keenam, pengawasan industri yang berdiri di wilayah-wilayah negara tidak memproduksi barang haram atau setidaknya produk pendukung keharaman. Semua ini masuk dalam jaminan negara, sebab negara berfungsi sebagai periayah atau pelayan bagi umatnya, bukan sebagai perantara antara pebisnis yang hanya mencari keuntungan semata, lebih kejinya lagi terhadap rakyatnya sendiri.

Polemik tak akan terjadi, sebab landasan aktifitas negara berdasarkan syariat Islam salah satunya adalah hadist Rasulullah berikut,”Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Wallahu a’ lam bish showab.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita