Jumat, 21 Januari 2022

Bisakah Indonesia Menjadi Pusat Industri Halal?

Bisakah Indonesia Menjadi Pusat Industri Halal?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Swamedium.com-Presiden Joko Widodo mengungkapkan Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal dunia sekaligus kiblat industri fesyen dunia. Dia pun menargetkan tujuan itu bisa tercapai pada 2024.

Mengapa? Ada beberapa alasan, pertama, dengan 1,8 miliar penduduk muslim di dunia, terdapat potensi belanja produk halal yang mencapai USD2,2 Triliun. Dan Indonesia sendiri memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sebesar 222 juta jiwa, sehingga  harus menjadi pelaku utama sebagai produsen produk halal  untuk produk fashion, makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik, serta pariwisata yang kemudian diprediksi  akan tumbuh menjadi 3,2 triliun dolar AS pada 2024.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan nilai ekspor produk halal Indonsia mencapai 6 miliar dolar AS per tahun atau peringkat ke-21 di dunia. Khusus untuk ekspor produk fashion Muslim mencatatkan nilai rata-rata 4,1 miliar dolar AS atau peringkat ke 13 terbesar di dunia. Global Islamic Economy Indicator (GIEI) pun mencatat  peringkat ekonomi Syariah Indonesia naik dari peringkat ke-5 menjadi peringkat ke-4, dengan Malaysia, Arab Saudi, dan Persatuan Emirat Arab.

Kedua, menurut Wapres Amin Ma’ruf, peluang Indonesia menjadi pusat ekonomi syariat, salah satunya yaitu konsep ekonomi syariah bersifat universal dan inklusif yang berarti ekonomi dan keuangan syariah memiliki konsep untuk semua lapisan masyarakat baik di Indonesia maupun global. “Konsep syariah bahkan telah menjadi lifestyle sebagai pilihan kebutuhan hidup.”

Ketiga, menurut Menperindag  Muhammad Lutfi , dari sisi investasi, industri halal mengalami perkembangan pesat. Terdapat tiga sektor utama yang berkontribusi dalam perkembangan industri halal, yaitu jasa keuangan syariah sebesar 42%, gaya hidup syariah 4%, dan yang terbesar dari produk halal sebesar 54%. Di dalam negeri, terdapat dua industri manufaktur halal yang berkinerja gemilang pada 2020, meliputi bahan makanan halal dan busana muslim.

“Beberapa investor telah masuk ke kawasan industri, baik investor baru maupun relokasi, yakni investor dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengundang para pengusaha dan investor asing untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam pengembangan industri 4.0, kawasan industri, dan industri halal di Indonesia,” ujarnya.

Sekilas terlihat rencana pemerintah begitu menjanjikan kemajuan. Dengan peluang-peluang yang dimiliki, sepertinya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan segera terwujud. Lantas, Apa saja yang sudah dilakukan Indonesia menuju ke sana? Staf khusus wapres, Lukmanul Hakim mengatakan perlunya membuat ekosistem yang menggerakkan semua stockholder, diantaranya kerjasama dengan asosiasi platform digital ekspor, “Global Halal Hub adalah ekosistem yang dibangun untuk mendorong produksi dan pasar produk halal di pasar nasional dan ekspor, khususnya UMKM,” ujarnya dalam FGD bertema “Solusi Mengurus Perijinan Ekspor, Legalitas, Sertifikasi dan Standarisasi UMKM Halal”.

Program ini bekerja sama dengan Asosiasi Platform Digital Ekspor (PDExpor) yang beranggotakan perusahaan platform digital marketplace yang berorientasi ekspor. Ekosistem yang dibangun ini dapat memetakan permasalahan dan solusi industri serta menjadi sarana akselerasi mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal di dunia (detik.com,2/12/2021).

Kedua, Sekretaris Jendral Kemnperin , Dody Widodo mengatakan, dalam mewujudkan ekosistem halal, Kemenperin telah mengeluarkan dua Peraturan Menteri Perindustrian yang terkait. Pertama, mengenai Kawasan Industri Halal, kemudian mengenai pembentukan Pusat Pemberdayaan Industri Halal.”

Ketiga bekerja sama dengan OKI, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mengatakan, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia mulai kuat. Visi Indonesia menjadi produsen halal dunia dapat diwujudkan dengan kerja keras seluruh pemangku kepentingan.  Ia juga mengatakan periode Januari – September 2021 Indonesia membukukan ekspor ke negara-negara Oki sebesar 21,51 miliar dolar AS. Dan kinerja perdagangan dengan negara OKI itu mengalami surplus 5,28 miliar dolar AS.

“Tingkat konsumsi ini diprediksi meningkat 6,2% pada tahun 2018-2024, atau mengalami kenaikan hingga USD3,2 Triliun pada 2024,” jelas Menperin. Sejauh ini, perdagangan produk halal antar negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) mencapai USD254 Miliar, yang dapat mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1-3%. Demikian pula dengan pendapat Dirjen Perundingan dan Perjanjian Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono.

Ia  menyebutkan, perjanjian perdagangan internasional dapat mendorong peningkatan ekspor halal Indonesia. “Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan bentuk perjanjian perdagangan yang dapat menjadi payung hukum untuk peningkatan akses pasar produk halal, dengan melalui dibentuknya bab khusus tentang pengaturan halal,” katanya.

Dan  Indonesia sudah menyiapkan kerjasama internasional ini dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang merupakan pusat bisnis utama Timur Tengah. Di negara ini juga memiliki lingkungan yang ramah bisnis, sistem politik yang stabil, infrastruktur dan jaringan komunikasi kelas dunia. “Dubai dapat menjangkau pasar halal dengan consumer spending sebesar 576 miliar dolar AS. Dubai juga trading hub terbesar diantara negara-negara OKI,” jelas Djatmiko.

Langkah keempat adalah menyusun Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 sebagai strategi mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal dunia. Di sisi industri, Kementerian Perindustrian bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia berupaya merealisasikan penguatan rantai nilai halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH). Saat ini, telah terdapat tiga KIH, yaitu Modern Halal Valley, Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub.

Selain itu untuk mengakselerasi perkembangan ekosistem halal di Indonesia, Kemenperin bersama kementerian/lembaga terkait, di antaranya Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS), Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun peta jalan industri halal. Disamping itu Kemenperin semakin proaktif dalam mendukung pemberdayaan industri halal nasional yang diwujudkan dalam beberapa program utama, meliputi pembinaan SDM industri halal, pembinaan proses produksi, fasilitasi pembangunan infrastruktur halal, serta publikasi dan promosi, terutama yang berkaitan dengan industri halal nasional yang diwujudkan dalam beberapa program utama. Ini juga termasuk dukungan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang selama ini telah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal

Halal dan haram memang standar utama perbuatan seorang Muslim. Lantas, bagaimana pandangan Islam terkait keinginan Indonesia menjadi Pioneer fesyen dan produk halal dunia? Yang harus diperhatikan adalah industri dalam negara khilafah adalah keniscayaan. Sebab ia adalah salah satu instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan umat individu per individu.

Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw. berikut ini “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).  Artinya setiap pemimpin Muslim punya kewajiban sama yaitu menjadi pengurus rakyatnya. Dan sekaligus bertanggung jawab atas segala apapun yang dibutuhkan rakyatnya. Hal ini terutama untuk industri berat yang berkaitan dengan pengelolaan hak milik negara dan umum sumber daya alam.

Hari ini, jangankan pengelolaan sumber daya alam, kepemilikannya saja sudah bukan Indonesia melainkan investor asing, sehingga bisa dimengerti mengapa yang digencarkan adalah industri fesyen, makanan dan pariwisata. Kemudian jika pembangunan  ekosistem yang dimaksud adalah adanya keterlibatan OKI, hanya karena arus belanja di negara-negara yang tergabung di dalamnya sangat memuaskan makin menguatkan arahnya halal ini hanya untuk sisi bisnis.

Artinya ada kapitalisasi syariat, khususnya halal dan haram. Padahal halal haram, itu bukan di sisi bisnisnya saja, namun juga menyangkut akad syirkah (kerjasama)nya, produksi dan distribusinya. Kita tahu,  meskipun seluruh anggota organisasi ini adalah negeri Muslim, namun mereka ternyata juga terbuka  dengan  PBB dan siapa di balik PBB, adalah negara pengusung kapitalisme.  Bukan tak mungkin ada kendali tak terlihat yang senantiasa memastikan hegemoni kapitalisme tetap bercokol di negeri-negeri Muslim ini.

Diperparah dengan penyusunan masterplan Ekonomi Syariah yang selain menggandeng investor asing juga mendirikan lembaga pengatur, sebagai kepanjangan tangan pemerintah, ini adalah ciri sistem kapitalisme, dimana negara mengusahakan seminim mungkin mengurusi urusan rakyat, dan dilimpahkan kepada pihak ketiga.  Jelas ini akan memperparah keadaan. Karena negara tak pernah beranjak sedang pada kondisi mandiri bahkan makin jauh dari memberikan solusi kepada kesulitan ekonomi. Kelak akan muncul kesenjangan ekonomi yang luar biasa, dimana mereka pelaku ekonomi dengan modal besar sejahtera, sedang rakyat tetap menjadi tumbalnya.

Sebenarnya angin segar jika dikatakan industri halal menunjukkan perkembangan, namun sayang  istilah halal seharusnya tidak  untuk dikapitalisasi, terlebih jika hanya disematkan pada produk halal, fesyen dan pariwisata. Sebab, dalam sistem khilafah baik industri berat ( pengelolaan SDA) yang harus dimiliki negara maupun industri ringan, yang boleh dimiliki individu ( pakaian, makanan , minuman) konsepnya harus jihad dan dakwah, yang dimaksud adalah jika suatu saat negara membutuhkan produksi lebih banyak dari setiap industri untuk kebutuhan jidad atau futuhad (pembukaan wilayah baru) seketika itu industri siap.

Berbeda jauh bukan? Industri halal yang sedang di proses menuju 2024, memimpin dunia, hanyalah bertumpu pada permintaan dan dikte pasar. Inilah jebakan kapitalis ke sekian, dengan iming-iming halal yang sesuai syariat dan friendly. Syariat digambarkan lebih ramah, tidak  melulu bicara perang dan perang, tapi bisa food, fun and fashion. Namun justru inilah yang menghancurkan, Kekuatan ekonomi negara mandiri tidak bertumpu pada industri halal saja, melainkan pengelolaan hak milik terhadap SDA. Ketika negara mampu mengelola, tidak bersandar pada asing, baik teknologi, tenaga ahli maupun skema pembiayaan yang dibutuhkan dalam pengelolaan kekayaan alam itulah maka secara otomatis menjadi negara mandiri sekaligus maju.

Lantas pertanyaannya, bisakah Indonesia  menjadi pusat industri halal? Tentu bisa, tentunya dengan ketentuan dan syarat berlaku sebagai berikut, jika seluruh aspek kehidupan menerapkan syariat , tanpa ada pemisahan ekonominya saja, atau bahkan industrinya saja. Namun semua   standar produksi, distribusi dan konsumsi. Standar keamanan, pendidikan, interaksi dengan negara lain. Maka pada saat itu Indonesia akan menjadi negara ula atau utama. Hari ini justru berlaku sebaliknya, dengan berbagai upaya yang dilakukan malah semakin melegalkan kapitalisasi  untuk melakukan penjajahan perekonomian. Wallahu a’lam bish showab.**

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita