Jumat, 05 Agustus 2022

Wacana Penundaan Pemilu, Yakin Hanya Soal teknis?

Wacana Penundaan Pemilu, Yakin Hanya Soal teknis?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Banner Iklan Swamedium

Institut Literasi dan Peradaban

Swamedium.com-Wacana diundurnya Pemilu 2024 semakin santer disuarakan oleh tokoh politik. Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyerukan penundaan gelaran proses pemilu 2024, kini giliran Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan mengusulkan hal serupa. Zulhas beralasan, selain Pandemi Cibid-19 belum sepenuhnya pulih, keadaan pertumbuhan ekonomi dunia juga baru 34 persen (Republika.co.id, 25/2/2022).

Demikian pula dengan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang memberikan sinyal kuat setuju penundaan pemilu 2024. Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas mengatakan, “Dari pernyataan ketua-ketua partai baik Golkar, PAN, PKB dalam menyampaikan upaya-upaya perpanjangan masa jabatan ini adalah terlalu nyaman di dalam lingkaran kekuasaan bagi partai-partai ini,” (Suara.com,26/2/2022).

Pengamat politik Reza Hariyadi menilai, langkah Airlangga yang terkesan mengikuti Muhaimin dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Bahkan, usulan menuda Pemilu 2024, kontra produktif bagi partai berlambang pohon beringin. Jika, sampai terjadi perpanjangan masa presiden. Maka, Airlangga akan dicatat sejarah Partai Golkar dan bangsa ini merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun. Meskipun, ini aspirasi. Harusnya berikan pendidikan politik pada petani. Bahwa itu bertentangan dengan Konstitusi,” (Republika,25/2/2022).

Pakar hukum tata negara, Margarito Khamis mengatakan, usulan penundaan Pemilu 2024 yang dilakukan Muhaimin hanya bisa dilakukan dengan mengamendemen konstitusi atau UUD 1945. Dia menganggap, tidak ada landasan hukum untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan tersebut, karena telah diatur dalam UUD 1945. Sedangkan Dosen Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menyebut, argumen Cak Imin yang mengusulkan pengunduran Pemilu 2024 sangat klise dan syarat kalkulasi kepentingan politik.

“Jika argumen pemulihan ekonomi konsisten dilakukan, kenapa pemerintah memaksakan pelaksaan Pilkada 2020 lalu di tengah ketidakpastian pandemi dan ketiadaan vaksin pada saat itu?” kata Umam kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (Republika, 24/2/2022). Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai, partai-partai yang mendukung usulan itu sudah terasa nyaman atas pembagian kekuasaan selama pemerintahan Jokowi berlangsung (Suara.com, 26/2/2022).

Nampak jelas dibalik alasan agar fokus perbaikan ekonomi yang dikemukakan, meskipun survei menunjukkan 70 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun survey tetaplah survey yang bergantung pada sample dan metode perhitungannya. Fakta berbicara, banyaknya pengamat dan ahli yang menyorot wacana ini digulirkan elit partai, justru melihat yang sebaliknya, yaitu bukan demi maslahat publik.

Tapi demi memperbanyak masa jabatan yang menguntungkan mereka dan sekaligus menambah waktu menyiapkan diri berkontestasi untuk kursi kekuasaan berikutnya. Kita semua tahu, pandemi Covid-19 selain meruntuhkan perekonomian dunia tak urung juga memperkaya segelintir orang, mereka yang disebut oligarki dan korporasi. Dan inilah wajah asli Demokrasi, sudah masyhur jika biaya pemilu ala demokrasi sangatlah mahal. Dan faktanya banyak pemimpin partai, calon kontestan adalah pengusaha yang juga punya kewajiban memperkaya partai agar tetap bisa eksis di ajang pemilu.

Mengetahui wacana pengunduran pemilu 2024 ini, pihak oposisi menolak wacana. Jelas juga  karena tidak ingin kehilangan kesempatan meraih kursi di saat elektabilitas sedang tinggi. Tak ada teman sejati dalam politik Demokrasi, yang ada adalah kepentingan sejati. Ini sebagaimana yang ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa penundaan pemilihan umum (pemilu) merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi. Ia memandang, wacana tersebut digulirkan oleh pihak-pihak yang takut kehilangan kekuasaan. “Ada mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kehilangan kekuasaan. Negeri kita mau dibawa ke mana kalau diisi, diawaki, dipimpin oleh orang-orang seperti itu?” (Republika.co.id, 27/2/2022).

Demokrasi yang diadopsi negeri ini, bahkan mendapatkan pujian dunia bahwa Demokrasi di Indonesia sudah matang tak urung menunjukkan kecacatannya tanpa bisa dielakkan. Sebab dalam Demokrasi yang diharamkan Islam, persoalan sebenarnya bukan sekadar memilih pemimpin. Namun justru mencetak para elit politik minim empati dan lebih besar mengejar maslahat pribadi dan kelompoknya. Kemaslahatan rakyat yang seharusnya menjadi tujuan setiap aktifitas politis justru luput dari perhatian dan bukan prioritas untuk diperjuangkan.

Dalam prinsip Demokrasi, Vox Populi Vox Dei yang dalam bahasa Latin artinya suara rakyat suara Tuhan sangatlah khayali dan ilusi. Rakyat hanya diajak berpesta lima tahun sekali kemudian setelah mereka mendapatkan suara rakyat lupa, kejinya malah memenuhi keinginan tuannya yang selama ini membiayai pemilihan mereka, ya politik utang budi. Politik yang dipraktikkan oleh elit politik ini hanya berhenti pada peraihan kekuasaan, tak ada beda apakah partai itu nasionalis maupun mengusung Islam.

Politik adalah kegiatan manusia yang tertua, Aristoteles mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain (zoon = hewan; politicon = bermasyarakat). Maka, bisa diartikan bahwa manusia tak pernah terpisah dari politik.

Demikian pula dalam Islam, sebagai agama yang sempurna juga mengajarkan politik. Dengan Rasulullah menjadi kepala negara di Madinah sudah cukup menunjukkan kepada kita bahwa Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah ritual seperti zakat, puasa, shalat dan lainnya. Namun juga segala hal yang berhubungan dengan manusia dan pemenuhan kebutuhannya.

Namun definisi politik hari ini sangat jauh berbeda dengan Islam, meskipun sama-membutuhkan kekuasaan sebagai wasilah berpolitik,  namun dalam kapitalisme Demokrasi hari ini hanya berhenti pada upaya meraih kekuasaan. Ketika kekuasaan sudah di tangan beda lagi konteksnya. Dimana para pemimpin baru itu justru secara praktik membatasi perannya, sebatas mengeluarkan kebijakan yang memudahkan para investor (baca: pemodal pemilihan mereka) mengakses sektor-sektor strategis yang seharusnya dikelola sendiri untuk maslahat rakyat yang dipimpinnya dan yang memilihnya.

Berbeda dengan sistem Islam yang menjadikan politik sebagai jalan melayani kepentingan publik. Sebab definisi politik yang dalam bahasa Arab disebut siyasah, adalah pemeliharaan urusan umat di dalam maupun diluar negeri, dan dilakukan oleh negara bersama umat. Negara melaksankan pengaturan secara praktis, sedangkan umat mengoreksi negara dalam pelaksaannya.

Rasulullah bersabda,”Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Artinya seorang pemimpin dalam Islam adalah pengurus dan pelayan umat, menjamin seluruh pemenuhan kebutuhan pokok, sekunder dan tersier umat. Politik pengurusan umat ini telah dicontohkan oleh Rasulullah, para Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah selanjutnya. Ukuran 1300 tahun lebih untuk sebuah peradaban bukanlah masa yang pendek dan main-main. Kapitalisme saja baru 100 tahun sudah kembang kempis setengah sekarat.

Ketamakan manusia di dalamnya yang mendapatkan hak membuat hukum telah memunculkan hukum rimba, siapa kuat dia menang, siapa banyak modal dialah penguasa aset-aset negara bahkan umum. Padahal caranya tak lain dan tak bukan adalah dengan menghalalkan segala cara. Riba halal, zina halal, khamar halal jika itu memberikan manfaat, tak peduli dampaknya bagaimana terhadap aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Sayangnya, gambaran pengaturan Islam yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan hakiki ini digambarkan sebaliknya, oleh siapa? Oleh para pengkianat yang telah menikmati kesenangan bergumul dalam Demokrasi. Mereka dengan dengan senang hati, menyerukan Islam bahaya jika dipelajari, dipeluk bahkan diterapkan dalam kehidupan manusia, sebutan radikal, teroris, intoleran dan lainnya otomatis tersematkan pada siapa saja yang hari ini mendakwahkan Islam Kaffah. Padahal jelas-jelas ajakan ini adalah perintah Allah, “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu“. (QS Al-Baqarah:208). Maka pertanyaannya kini, apakah pengunduran pemilu 2024 hanya sekadar perkara teknis? Bukan!  ini adalah bagian dari manuver politik elit politik pengusung Demokrasi, demi kepentingan politik yang lebih besar lagi, yaitu kekuasaan yang legitimed, bukan untuk rakyat. Wallahu a’lam bish showab.**

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita