Selasa, 09 Agustus 2022

UAS, Statuta ASEAN dan Islamophobia

UAS, Statuta ASEAN dan Islamophobia

Foto: Ustaz Abdul Somad. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Di alam demokrasi, melintas negara adalah HAM. Statuta ASEAN juga mengatur itu. Makanya gak perlu visa. Negara tidak perlu menjelaskan kenapa seseorang diterima karena itu HAK. Tapi negara wajib menjelaskan kenapa seseorang ditolak. (bagi yg setuju prinsip demokrasi dan HAM).

Banner Iklan Swamedium

Waktu UU imigrasi No. 6 Tahun 2011, Indonesia telah menerapkan seluruh konvensi dan aturan internasional yang menjunjung tinggi HAM dlm keimigrasian. Bahkan di beberapa pintu imigrasi memakai teknologi yg tidak perlu lagi ada pertemuan petugas dengan melintas batas.

Dalam prinsip keimigrasian modern tugas penjaga perbatasan imigrasi hanya memastikan kelengkapan dokumen. Dia tidak memeriksa ceramah atah pandangan politik orang apalagi yang disampaikan di majelis majelis keilmuan. Makanya perbatasan cukup pakai cap jari atau pengenal wajah.

Dlm konsep keimigrasian kuno, pelintas batas sangat bergantung kepada penerimaan politik negara tujuan yg sangat subjektif dan tidak bisa menerapkan prinsip2 umum tentang HAM ttg perjalanan dari satu titik ke titik lain. Itulah sebabnya kelengkapan administrasi bukan segalanya.

Maka jika ada negara di ASEAN khususnya yang telah menyepakati perjalanan tanpa Visa harus mengumum kan kepada semua negara Tetangganya daftar orang yang mereka tolak masuk karena alasan politik. Hal ini untuk menghindari adanya insiden penolakan oleh petugas imigrasi setempat.

Jika selama ini Seorang WNI diterima di negara tetangga, bahkan untuk berceramah, seperti dalam kasus UAS berceramah di Brunei dan Malaysia artinya persoalan politik dlm negeri negara yg menolaknya perlu dijelaskan karena itu harus menjadi pandangan bersama negara ASEAN.

Menolak perjalanan pribadi seorang biksu Myanmar atau pendeta Singapura atau Ustadz Indonesia bukanlah sebuah tindak keimigrasian yg beradab. Apalagi jika perjalanan itu murni perjalanan wisata dgn perempuan dan anak bayi dibawah 1 tahun. Ini melanggar nilai2 dasar ASEAN.

Dlm prinsip keimigrasian modern, pelayanan imigrasi sejatinya mempermudah silaturahim antar sesama manusia yg berada di satu negara dgn yg berada di negara lainnya. Negara tidak perlu memiliki kecemasan berlebihan sebab pada dasarnya people to people contact tak bisa dihindari.

Ada persoalan lain yang nampak dari kasus UAS ini, yaitu berkembangnya Islamophobia tidak saja di beberapa negara tetangga tetapi juga termasuk di dalam negeri. Islamophobia dan berbagai macam kebencian kepada sesama adalah penyakit ummat manusia kita hari ini.

Itulah sebabnya PBB menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari Internasional melawan Islamophobia. PBB telah mulai melancarkan kampanye global untuk melawan penyakit sosial ini. Kasus UAS ini dapat menjadi pelajaran awal di kawasan ASEAN. Paling tidak di dlm negeri sendiri. Tks. (*)

*Penulis : Fahri Hamzah (Politisi Senior)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita