Selasa, 28 Juni 2022

Bantah Dualisme dan Hadapi Pemilu 2024, Partai Berkarya Gelar Munas

Bantah Dualisme dan Hadapi Pemilu 2024, Partai Berkarya Gelar Munas

Jakarta – Jelang Verifikasi Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum, Partai Berkarya yang digawangi oleh Syamsu Djalal menggelar Musyawarah Nasional di Hotel Acacia Jakarta Pusat.

Banner Iklan Swamedium

Dalam Munas Tersebut Syamsu Djalal juga membantah adanya dualisme terhadap partai yang sempat digawangi oleh Tomny Soeharto.

“Tidak ada dualisme Partai Berkarya yang sah hanya yang saya pimpin ini,” katanya usai Munas.

Dia mengatakan jika ada orang yang mengatakan menggunakan Partai Berkarya, maka itu adalaj segerombolan orang tak bertanggung jawab yang mencari uang mengatasnamakan partai.

“Mereka itu hanya mencari uang dengan menggunakan nama partai. Partai itu tempat berpolitik bukan untuk mencari uang,” tegasnya.

Dilokasi yang sama Sekretaris Jenderal Partai Beringin Karya ( Berkarya), Henrawan menegaskan bahwa Musyawarah Nasional ( Munas) kali ini mengagendakan untuk memperbaharui AD/ ART serta konsolidasi organisasi.

“Terkait adanya perselisihan untuk menghambat proses konsolidasi, kini masih adanya tarik menarik di daerah terhadap proses verifikasi. Namun insyaallah kita yakin akan lolos,” ungkap Henrawan.

Munas yang berlangsung 18-19 Juni 2022 tersebut bertemakan” Membangun dan Berkarya untuk Indonesia Jaya’.

Ditanya apakah keluarga Cendana akan berpartisipasi lagi sebagai pihak yang dari awal mendirikan partai ini, Henrawan menjawab bahwa meski sekarang mereka tidak begitu aktif, namun politik itu dinamis.

“Bisa saja mereka akan kembali come back turut serta membesarkan partai, terutama menghadapi pemilu 2024 yang akan datang,” ujar Henrawan.

Diketahui bahwa partai Berkarya telah memiliki 143 kursi di DPRD seluruh Indonesia.

“Yang menjadi persoalan, mereka kerap ditekan oleh oknum yang mengklaim partai berkarya. Mereka akan di PAW- kan. Tapi kami juga akan mem PAW- kan,” tegasnya .

Menurut Henrawan, awalnya kami partai berkarya merupakan satu kesatuan, setelah Munaslub Kemang atas persetujuan forum, kami mengganti Sdr. Muchdi PR karena dalam perjalanannya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran.

“Karena partai milik bersama, mengurus partai harus dilakukan secara demokratis, bukan seperti mengurus perusahaan, memimpin partai bukan seperti teknokrat tapi harus demokratis, maka kita harus sesuai sistem agar sampai ke tujuan, bukan orang pereorang,” pungkas Henrawan.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita