Selasa, 28 Juni 2022

Kampanyekan Toleransi, Pemerintah Tidak Toleran Terhadap Warganya?

Kampanyekan Toleransi, Pemerintah Tidak Toleran Terhadap Warganya?

Foto: Nuim Hidayat (Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Depok)

Depok, Swamedium.com — Dalam seminar yang bertema Membangun Toleransi dan Moderasi Beragama di Depok (20/6) kemarin, saya mengatakan bahwa yang harus toleransi itu pemerintah, bukan rakyat. “Toleransi antar masyarakat sudah selesai, pemerintah (pusat) yang justru banyak tidak toleran,” kata saya.

Banner Iklan Swamedium

Saya membuktikan dengan contoh penangkapan terhadap tokoh-tokoh gerakan Khilafatul Muslimin, penangkapan Ustadz Farid Okbah, Dr Zein an Najah, Dr. Anung Hamad, Habib Rizieq, Munarman dan lain-lain. Mereka ditangkap tanpa bukti yang kuat.

Anggota DPR Romo Syafii menyatakan bahwa penangkapan ketua dan anggota Khilafatul Muslimin ini menunjukkan bahwa pemerintah ‘mengidap Islamofobia’. Ia menyatakan bahwa gerakan itu sebenarnya tidak membahayakan negara.

Memang kalau diamati mereka hanya kelompok kecil saja. Mereka hanya kelompok Islam yang mencoba menafsirkan ayat-ayat al Quran, Hadits dan ijtihad-ijtihad ulama tentang khalifah-khilafah. Pimpinannya sudah tua, dan tidak mengadakan gerakan bersenjata.

Tapi polisi berpendapat lain. Beberapa waktu lalu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, mengungkapkan Khilafatul Muslimin organisasi masyarakat (ormas) itu melakukan kejahatan tersembunyi atau hidden crimes. “Disebut hidden crime atau invisible crime kejahatan yang bergerak di bawah bayangan dan kegelapan. Berada di sisi gelap kehidupan dengan berlindung dan berbaur dalam praktik sosial, ekonomi, keagamaan dan kemasyarakatan,” kata Kapolda Metro Jaya.

Menurut kepolisian (lihat metro.polri.go.id), organisasi Khilafatul Muslimin termasuk menjalankan kejahatan terselubung sehingga membuat seolah-olah tidak ada pelanggaran hukum. Padahal, kepentingan organisasi berusaha melawan negara dengan mendoktrin para korban dengan pemahaman mereka. Senada dengan ciri hidden crimes, para korban pun tidak menyadari bahwa mereka adalah korban yang sedang ‘didoktrin’ akan ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila.

Menurut kepolisian, dalam jangka pendek, tidak semua orang di seluruh Indonesia mengalami kejahatan ini secara langsung. Namun, dalam jangka panjang, ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia semakin tergerus dan terancam tergantikan dengan ideologi baru yang tidak sejalan dengan prinsip hidup bangsa Indonesia. (lihat tempo.id)

– Pemerintah Otoriter tidak Demokratis –
Bila pemerintah benar-benar menerapkan demokrasi, maka penangkapan terhadap para dai dan pimpinan Khilafatul Muslimin ini tidak terjadi. Karena diantara mereka tidak ada yang melakukan gerakan bersenjata, melakukan kekerasan dan tindakan-tindakan yang melawan konstitusi.

Khilafatul Muslimin itu hanyalah upaya dari sebagian kalangan Islam untuk menerapkan Islam di masyarakat. Mereka berupaya memahami Al Quran, Sunnah dan ijtihad ulama dalam masalah kenegaraan. Sejauh pengamatan saya, mereka bukanlah orang yang bergerak untuk mengganti Pancasila. Mereka hanyalah kelompok kecil yang ada di daerah-derah. Organisasi yang sederhana tidak mungkin bisa menggantikan dasar-dasar negara yang dijaga kuat dengan senjata oleh ratusan ribu tentara dan polisi. Dijaga oleh ratusan juta orang yang setia dengan NKRI.

Kepolisian seharusnya tidak membuat musuh-musuh baru yang menciptakan keresahan masyarakat. Kepolisian harusnya bekerjasama dengan ahli-ahli hukum Islam tentang masalah khilafah dan kaum Muslimin ini. Bukan membuat istilah-istilah baru (hidden crime dll) yang menyebabkan masyarakat Muslim resah.

Para jamaah Khilafatul Muslimin ini seharusnya diajak dialog, bukan ditangkap dan dipenjara. Saya yakin, bila mereka diajak dialog (dengan menghadirkan tokoh-tokoh Islam yang ahli politik), mereka bisa sadar dan tidak berusaha mengganti dasar negara. Mereka hanyalah seperti Ahmadiyah, LDII dan lain-lain yang berusaha membuat kelompok dengan iuran anggota, pengaturan wilayah dalam negara dan lain-lain.

Pihak kepolisian harus sadar bahwa kata khilafah itu adalah bagian ajaran Islam, sebagaimana fatwa MUI. Kata khilafah berasal dari kata khalifah, arti luasnya usaha-usaha memakmurkan bumi. Al Quran menyatakan,” Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.” (QS. Al Baqarah: 30).

Imam Hasan al Bana, pendiri Ikhwanul Muslimin mengartikan khilafah sebagai gabungan negeri-negeri Islam. Habib Rizieq begitu juga. Taqiyuddin an Nabhani mengartikan khilafah identik dengan pemerintahan masa Rasulullah, sahabat sampai Khilafah Utsmaniyah. Khilafatul Muslimin nampaknya mengartikan khilafah dengan membentuk kelompok Islam independen dalam sebuah negara dengan nama Khilafatul Muslimin.

Khilafatul Muslimin yang berdiri sejak masa Soeharto ini (1997) ini, dibiarkan berdiri sejak masa Soeharto, Habibie, Gus Dur dan Megawati. Mengapa di masa Jokowi ini ditangkapi? Mengapa pemerintah Jokowi paranoid kepada kelompok-kelompok Islam? Mengapa pemerintah Jokowi tidak serius menumpas Gerakan Papua Merdeka yang jelas-jelas membunuh rakyat? Mengapa Jokowi tidak menangkapi orang-orang yang pro Papua Merdeka? Mengapa hanya kelompokkelompok Islam? Mengapa pemerintah Jokowi tidak serius menumpas Gerakan Papua Merdeka yang jelas-jelas membunuh rakyat? Mengapa Jokowi tidak menangkapi orang-orang yang pro Papua Merdeka? Mengapa hanya kelompok Islam saja yang dibidik? Begitulah yang dikeluhkan banyak masyarakat Islam di tanah air.

– Nasib Tiga Dai Kita –
Penangkapan tiga orang dai ternama (Desember 2021), Ustadz Farid Okbah, Dr Zein an Najah dan Dr Anung Hamad juga banyak dikeluhkan masyarakat Islam. Mereka terkenal dengan dai yang mengajak perdamaian. Mereka terkenal dengan dai yang menyerukan agar umat Islam kokoh dalam persatuan. Mereka terkenal dengan dai yang menyerukan ‘NKRI Bersyariah’. Mereka terkenal dengan dai yang menyerukan agar umat Islam yang memperjuangkan syariat Islam, menyalurkan aspirasinya lewat parlemen.

Mereka bukanlah dai yang menyerukan kekerasan. Mereka bukanlah dai yang menyerukan pengeboman. Mereka bukanlah dai yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Mereka hanya dituduh terlibat dalam Lembaga Amil Zakat Abdurahman bin Auf. Dimana lembaga ini kabarnya pernah menyetor sekitar 2 persen dananya ke Jamaah Islamiyah.

Kini ketiganya masih ditahan Densus. Sampai saat ini kabar mereka akan diadili, belum ada berita, padahal sudah enam bulan penahanan.

Walhasil, harusnya pemerintah Jokowi konsisten dengan ide demokrasi yang telah dibangun oleh founding fathers kita. Mereka telah menapakkan bahwa dalam demokrasi, masyarakat berhak mengaplikasikan apa yang diyakininya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Masyarakat bebas menyampaikan suaranya. Dalam demokrasi, tidak boleh dilakukan penangkapan terhadap orang-orang yang mengadakan gerakan tanpa kekerasan. Apalagi demokrasi kita adalah demokrasi ketuhanan. Demokrasi yang dilandasi agama.

Bila pemerintah (lewat polisi) terus melakukan penangkapan terhadap umat Islam, maka wajar kini banyak masyarakat yang benci kepada pemerintah. Di grup-grup wa atau medsos tiap hari caci maki kepada pemerintah terjadi.

Bila hal ini terus terjadi, maka kemungkinan pemerintah Jokowi nanti pemerintahannya berakhir suul khatimah bukan husnul khatimah. Wallahu azizun hakim. (*)

*Penulis : Nuim Hidayat (Dosen Akademi Dakwah Indonesia Depok)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita