Selasa, 09 Agustus 2022

Hampir 10 Ribu Data Pelaut Bocor, Hacker Protes Akan Retas Situs Kominfo

Hampir 10 Ribu Data Pelaut Bocor, Hacker Protes Akan Retas Situs Kominfo

Beredar Tagar #BlokirKominfo, Karena dianggap meresahkan dengan sering terjadi kebocoran data.

Jakarta, Swamedium.com

Banner Iklan Swamedium

Maraknya peredaran ijazah pelaut illegal yang dipicu oleh krisis tenaga pelaut. Mengakibatkan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok oknum dengan menjualbelikan ijazah kepada pencari kerja.

Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menganggap bahwa marak beredarnya ijazah/sertifikat pelaut palsu sebagai hal yang harus ditangani secara serius. 

Hal ini disinyalir dengan telah bocornya hampir 10 Ribu data pelaut dari website www.pelaut.ephub.go.id. Dan para Hacer beranggapan bahwa kebocoran ini menjadi tanggung jawab dari Kementrian Komunikasi dan Informasi RI.

Salah satu Hacker yang tergabung dalam Hactivist Of Garuda yang menggunakan kode ‘DAN4’ menginformasikan bahwa telah melihat kebocoran data sebayak 10 ribu Accout Profie. Saat ini ‘DAN4” menadapatkan bocoran ada 50 Account Frofile dan masih melihat peluang sebanyak 9.950 Account Frofile yang data dibocorkan namun saat ini masih terlindungi.

Dengan kebocoran data pelaut ini Hacer ‘DAN4” berencana meretas website Kominfo RI, sebagai bentuk protes dan bukan mencuri, unggahnya pada laman media sosial, agar bertanggungjawab dengan terjdinya kebocoran data tersebut.

Dalam menanggulangi Kebocoran data tersebut, diketahu bahwa sejak 2018 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terus melakukan upaya dengan cara memperbaiki sistem serta meningkatkan pengawasan terhadap penerbitan ijazah/buku pelaut, salah satunya dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi keabsahan penerbitan sertifikat oleh Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk menerbitkan Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga meningkatkan pengawasan di semua pelabuhan di seluruh Indonesia dengan cara memerintahkan kepada para Syahbandar Utama dan Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memperketat proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap keabsahan Sertifikat Pelaut secara online dan wajib melakukan pemeriksaan fisik dokumen secara offline sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditektorat Perkapalan dan Kepelautan juga menggandeng Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan untuk memperkuat sistem keamanan website yang memuat data-data Pelaut tersebut sejak tahun 2017.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bekerjasama dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah melakukan cleansing data untuk memastikan data pelaut bebas dari duplikasi, membatasi akses server aplikasi sertifikat pelaut dalam bentuk virtual private network (VPN) sehingga akses masuk hanya dapat diberikan pada pihak yang berada di ruang lingkup VPN. Selanjutnya, telah dilaksanakan pula serangkaian security test dan perubahan password secara berkala guna memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang.

Namun demikian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga menghimbau kepada perusahaan-perusahaan pelayaran untuk mengupdate dan mengecek website tersebut supaya tidak kecolongan mempekerjakan pelaut dengan ijazah palsu di perusahaannya.

Red

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita