Senin, 08 Agustus 2022

Aturan Baru Kominfo Dianggap Meresahkan, Netizen Serukan Tagar #BlokirKominfo

Aturan Baru Kominfo Dianggap Meresahkan, Netizen Serukan Tagar #BlokirKominfo

Netizen Serukan Tagar #BlokirKominfo

Jakarta, Swamedium.com – Aturan yang mewajibkan platform digital harus tunduk pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dianggap berpotensi melanggar HAM.

Banner Iklan Swamedium

Meskipun sederet platform digital seperti Twitter hingga Facebook sudah terdaftar, tidak lantas membuat masyarakat harus tunduk pada Kominfo.

Dikutip dari Twitter @remotivi, sejumlah netizen Indonesia dengan tegas menolak tentang peraturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) ini. Bahkan ada yang menyusun Surat Protes untuk menolak peraturan tersebut.

Salah satu Permen yang dikeluhkan netizen adalah penerapan Permenkominfo tahun No. 10 tahun 2021 yang dengan tegas ditolak. Permenkominfo tersebut berisikan perubahan atas Permenkominfo No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Imbasnya, Twitter diramaikan dengan tagar #ProtesNetizen #BlokirKominfo. Adanya tagar ini membuktikan bahwa banyak netizen yang menentang aturan ini.

Masyarakat khawatir tidak akan lagi menikmati hiburan atau manfaat dari platform-platform yang terancam diblokir Kominfo.

Pasalnya, menurut hukum Hak Asasi Manusia (HAM), dikatakan bahwa tindakan semacam ini merupakan ketidaknyamanan bagi masyarakat karena kebebasan berekspresi dibatasi oleh aturan.

Penolakan Permenkominfo juga mendapat perhatian serius dari para Hacker yang dalam Negeri yang tergabung dalam Hactivist Of Garuda dengan kode ‘DAN4, yang menyatakan telah berhasil meretas website kominfo, Simonfrek Kominfo Lampung, (skim.kominfo.go.id) Perangkat yang dirteas yaitu; TV/Radio Service Area, BTS Sampoera Telkom, Test Point Field Strength FM, Radio Konsesi.

Dengan tagar #BlokirKominfo Hactivist Of Garuda memberikan kementar; “Salah satu situs Kominfo berhasil kami retas, siarkan hal ini kepada semua orang agar mereka sedikit merasa lega.” Sebutnya dalam laman retasannya.

Aturan Permenkominfo yang menjadi keresahan nitizen yaitu mewajibkan agar platform digital memberikan informasi berkaitan dengan privasi kepada Kominfo.

Kegiatan-kegiatan seperti rutinitas pengolahan data dan harus menjamin akses penegak hukum ke sistem dan data elektronik.

Hal tersebut akan menimbulkan risiko penerobosan data pribadi pengguna yang sebenarnya melanggar hak-hak privasi pengguna.

Bahkan regulasi ini meminta platform digital untuk secara proaktif memantau dan menyaring konten.

Netizen menilai bahwa ini merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab yang tidak tepat.

(Red)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita